BONTANGPOST.ID – Program unggulan seragam sekolah gratis (Gratispol) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp59,7 miliar pada 2025 menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah ketidaksesuaian data penerima.
Dalam hasil pemeriksaan, BPK mencatat sedikitnya 1.189 data penerima di 151 sekolah yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) program. Temuan tersebut mencakup siswa laki-laki yang tercatat menerima paket seragam berjilbab hingga siswa kelas XI dan XII yang seharusnya tidak termasuk sasaran bantuan.
Secara rinci, BPK menemukan 134 siswa laki-laki di 51 sekolah terdata memilih paket seragam berjilbab. Dari jumlah itu, 20 siswa laki-laki bahkan tercatat menerima paket jilbab lengkap dengan rok panjang. Sebaliknya, 266 siswi yang seharusnya menerima paket berjilbab justru tercatat memperoleh seragam lengan pendek dan rok pendek.
Selain itu, auditor juga menemukan 50 nama penerima ganda serta 719 siswa kelas XI dan XII yang menerima bantuan, padahal juknis menyebut program tersebut hanya diperuntukkan bagi siswa baru kelas X.
Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses verifikasi dan validasi data penerima.
Menurutnya, temuan BPK menjadi peringatan agar penyaluran bantuan dilakukan lebih teliti dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kaltim Armin menyatakan ketidaksesuaian data tersebut bersifat administratif dan dipengaruhi dinamika mutasi siswa selama proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ia menegaskan temuan BPK tidak berkaitan dengan kerugian negara maupun kekurangan pembayaran kepada penyedia.
Meski demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan sedikitnya 470 siswa menerima perlengkapan yang tidak sesuai kebutuhan, sementara 719 paket bantuan berpotensi tidak tepat sasaran. DPRD dan publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola program bantuan pendidikan tersebut. (prokal)
