BONTANGPOST.ID — Indonesia tengah menghadapi krisis ekologis serius akibat arah pembangunan nasional yang bertumpu pada investasi ekstraktif. Proyek food estate yang digadang sebagai solusi ketahanan pangan justru memicu deforestasi ratusan ribu hektare hutan, merusak gambut, dan merampas tanah adat di Papua serta Kalimantan. Hilirisasi nikel pun tak lepas dari dampak, mencemari pesisir dan menghancurkan ekosistem pulau kecil di Maluku Utara dan Papua Barat.
Kebijakan pro-investasi lewat UU Cipta Kerja dan UU Minerba kian memperlemah kontrol lingkungan. Lemahnya penegakan hukum memberi ruang bagi korporasi membakar hutan, membuka tambang ilegal, hingga merampas wilayah rakyat. Dampaknya, kualitas lingkungan menurun drastis, bencana ekologis meningkat, dan ribuan warga mengalami kriminalisasi saat mempertahankan ruang hidup.
Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV WALHI di Pulau Sumba, 18–24 September 2025, menegaskan perlawanannya terhadap ekonomi ekstraktif dan oligarki politik. Forum tersebut memilih Boy Jerry Even Sembiring sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2025–2029 bersama tujuh Dewan Nasional.
“Proses pemilihan ini bukan sekadar kontestasi, tetapi membangun persaudaraan, kolektivitas, dan soliditas gerakan. Itu sebabnya kami terpilih secara aklamasi,” ujar Torry Kuswardono, Dewan Nasional WALHI.
Sementara itu, Arie Rompas menegaskan, “Keadilan ekologis tidak datang dengan sendirinya, ia harus diperjuangkan. WALHI bersama rakyat akan menguatkan gerakan kolektif demi kedaulatan ekologis.”
Boy Jerry Even menambahkan bahwa WALHI akan menjadi rumah gerakan rakyat untuk memulihkan Indonesia secara kolektif bersama masyarakat adat, petani, nelayan, serta kaum muda. “Kami akan mendesak negara kembali pada mandat konstitusional, menghentikan kebijakan militeristik, dan segera mengesahkan UU Masyarakat Adat serta UU Keadilan Iklim,” tegasnya.
Dengan mandat baru, WALHI berkomitmen tetap berada di garda terdepan menyelamatkan lingkungan dan rakyat. Organisasi ini akan mengusung narasi anti-kapitalistik, memperkuat pendidikan, pengorganisasian, serta kampanye masif di level lokal, nasional, hingga internasional. (*)
