BONTANGPOST.ID, Bontang – Pendataan pencari kerja (pencaker) di Kota Bontang yang ditargetkan rampung pada Desember 2025 hingga kini belum juga difinalisasi. Keterlambatan tersebut disebabkan kendala sinkronisasi data antarbasis data yang digunakan pemerintah.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris usai menghadiri Konferensi Cabang PGRI di Pendopo Wali Kota, Rabu (14/1/2026).
“Setelah dirapatkan dua minggu lalu, sampai sekarang belum difinalisasi. Masih ada kendala,” ujar Agus Haris.
Ia menjelaskan, pendataan pencari kerja saat ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, data pencari kerja atau kartu kuning (AK1) belum terintegrasi dengan basis data masyarakat kurang mampu yang dimiliki pemerintah.
“Kita ingin sekali klik langsung ketahuan. Mulai dari skill-nya sampai kategori kurang mampu atau tidak. Nah, ini yang belum terkoneksi,” jelasnya.
Menurut Agus Haris, sistem yang tengah disiapkan nantinya akan memuat data keterampilan pencari kerja secara lengkap. Dengan begitu, perusahaan dapat lebih mudah menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan kualifikasi pencari kerja yang tersedia.
Meski demikian, ia menegaskan skema prioritas tersebut tidak boleh menghambat kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.
“Walaupun kita dorong yang kurang mampu, tapi kita tidak ingin mengganggu kebutuhan yang disesuaikan perusahaan,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bontang menargetkan pendataan pencari kerja rampung pada Desember 2025 dan mulai disalurkan ke perusahaan per 1 Januari 2026.
Agus Haris menyebut, sebelum diserahkan ke perusahaan, data pencari kerja harus dirapatkan terlebih dahulu dalam pleno Dinas Ketenagakerjaan.
“Kita secepatnya berikan data tersebut. Januari tanggal 1 kalau bisa sudah disebar,” pungkasnya. (*)
