BONTANGPOST.ID – Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda menyelenggarakan Seminar Nasional Lingkungan di Gedung Hexagon Fakultas Teknik Unmul, Kamis (12/2).
Pertemuan itu menyoroti peningkatan tata kelola dan sinergi antarpihak dalam pengelolaan sampah di Kaltim dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 peserta yang terdiri dari akademisi, praktisi lingkungan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Seminar bertajuk “Peningkatan Tata Kelola dan Sinergi Antarpihak dalam Pengelolaan Sampah di Kaltim dan IKN” menjadi ruang diskusi untuk mengulas persoalan persampahan secara komprehensif, mulai kebijakan, teknologi, hingga perubahan perilaku masyarakat.
Hadir pula dalam acara itu, Koordinator Prodi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Mulawarman Yunianto Setiawan.
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna A Safitri menegaskan, pengelolaan sampah merupakan infrastruktur strategis bagi kota masa depan.
Menurutnya, IKN dirancang sebagai kota hijau dan rendah emisi karbon, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.
Ia menjelaskan konsep pembangunan IKN mencakup forest city yang mempertahankan lanskap hutan, sponge city yang mampu menyerap air dan menekan risiko banjir, dan smart city yang didukung teknologi modern. Namun, di balik konsep tersebut terdapat tantangan besar berupa potensi timbulan sampah.
Pada 2045, saat populasi IKN diperkirakan mendekati dua juta jiwa, timbulan sampah diproyeksikan mencapai 1.701 ton per hari.
Sekitar 72 persen berasal dari sampah rumah tangga. Sementara sisanya dari perkantoran, pasar, fasilitas publik, dan kawasan komersial.
“Pengelolaan sampah menjadi komponen penting ke depan, apalagi dengan target pengurangan dan penanganan melalui daur ulang sekitar 60 persen pada 2045,” ujar Myrna.
Saat ini, sistem pengelolaan sampah di IKN dirancang dari hulu. Warga diwajibkan memilah sampah dari rumah menggunakan kantong berwarna berkapasitas 10 liter.
Sampah kemudian diangkut menggunakan kendaraan roda tiga dan dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 di kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Fasilitas tersebut mampu mengolah hingga 74 ton sampah per hari. Sampah dipilah, dikurangi kadar airnya, dan sebagian diolah menggunakan teknologi waste to energy (WtE) melalui pembakaran temperatur tinggi untuk menghasilkan energi.
“WtE bukan sekadar mesin pembakar sampah, melainkan bagian dari ekonomi sirkular dan upaya menuju kota rendah emisi karbon,” jelasnya.
Dari perspektif nasional, Aisyah Syafei dari Kementerian Lingkungan Hidup memaparkan kondisi pengelolaan sampah di Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius.
Indonesia memiliki sekitar 550 tempat pemrosesan akhir (TPA), namun 343 di antaranya masih menggunakan sistem open dumping.
Pada 2024, timbulan sampah nasional mencapai 56,63 juta ton per tahun. Hanya sekitar 39 persen yang terkelola. Sementara lebih dari 34 juta ton berpotensi mencemari lingkungan.
Jika kondisi itu tidak berubah, TPA secara nasional diproyeksikan penuh sebelum 2030. Hingga November 2023, tercatat 32 TPA terbakar akibat pengelolaan yang tidak sesuai standar dan faktor cuaca.
Aisyah juga menyoroti tingginya pembuangan ilegal, keterbatasan infrastruktur daur ulang, serta rendahnya alokasi anggaran pengelolaan sampah di banyak daerah yang belum mencapai satu persen dari APBD.
“Rantai penanganan kita masih linier. Yakni kumpul, angkut, dan buang,” ujar fungsional penyuluh ahli madya itu.
Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menargetkan 100 persen sampah terkelola pada 2029 melalui teknologi ramah lingkungan, mulai bank sampah, tempat pengelolaan sampah reduce-reuse-recycle (TPS3R), rumah kompos, hingga waste to energy dengan residu minimal ke TPA.
Di tengah tantangan nasional tersebut, Bontang menjadi salah satu contoh praktik baik. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memaparkan bahwa kota dengan penduduk sekitar 194 ribu jiwa itu menghasilkan 107,40 ton sampah per hari, dengan tingkat pengelolaan mencapai 99,71 persen.
Sampah dikelola melalui berbagai simpul, seperti bank sampah unit dan induk, TPS3R, rumah kompos, pengepul, hingga TPA Bontang Lestari yang menerapkan sistem sanitary landfill.
“Kami (pemkot) juga mengerahkan 342 personel kebersihan yang kami sebut sebagai pasukan kuning dan pasukan hijau,” ucapnya.
Bontang turut memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi bank sampah “TRADISI” dan sistem retribusi persampahan. Kampanye lingkungan melibatkan influencer lokal, serta program “Satu Bank Sampah Satu RT” dan gerakan “Sampahku Tanggung Jawabku (GESIT)”.
Selain itu, Bontang menjajaki kerja sama hibah dengan Jeju, Korea Selatan, melalui skema ODA bersama KOICA untuk penguatan pengelolaan sampah dan daur ulang.
Dalam diskusi akademik, Prof Prabang Setyono dari Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan Se-Indonesia mengingatkan pengelolaan sampah berbeda dengan pemanfaatan sampah.
Pengelolaan sampah bersifat cost center yang memerlukan dukungan pemerintah dan mencakup seluruh jenis sampah.
Sementara pemanfaatan sampah merupakan profit center yang hanya mengambil material bernilai ekonomi.
“Ilmu lingkungan memberi landasan untuk melihat persoalan ini secara utuh, dari ekosistem hingga kebijakan,” ujarnya.
Seminar juga menekankan filosofi sederhana dalam pengelolaan sampah. Solusinya aktif mengurangi, pakai lagi, alih rupa, dan hasilkan nilai tambah ekonomi, edukasi, ekologi, estetika, serta energi.
Artinya, persoalan sampah tak selesai di truk pengangkut atau cerobong insinerator. Dia dimulai dari rumah, kebiasaan memilah, keberanian pemerintah berinvestasi, industri yang mendesain ulang kemasan, hingga kota yang merancang sistem sejak awal.
IKN mungkin bisa menjadi laboratorium kota masa depan. Namun, seperti diingatkan dalam seminar itu, kota secanggih apa pun tetap akan berhadapan dengan satu hal yang sama.
“Sampah adalah cermin cara manusia hidup. Dan mengelolanya adalah soal kesadaran kolektif, bukan semata teknologi,” terang Parabang.
Toman Colbert Manalu, ketua panitia acara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan seminar. Ia berharap kolaborasi yang terjalin bisa berlanjut dan kegiatan serupa digelar secara rutin.
Dari puluhan makalah yang masuk, panitia menyeleksi 29 makalah untuk dipresentasikan dalam sesi paralel, terdiri atas 19 program doktor, satu program magister, dan sembilan program sarjana.
Seminar itu menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh teknologi semata. Kesadaran kolektif masyarakat, komitmen pemerintah, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan di Kaltim dan IKN. (rd/kpg)
