BONTANGPOST.ID – Warga Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, harus berjibaku setiap kali hujan turun. Jalan utama yang menjadi akses vital berubah menjadi kubangan lumpur, hingga melumpuhkan aktivitas masyarakat.
Kerusakan jalan sepanjang kurang lebih 16 kilometer ini menjadi keluhan utama warga. Sebagian besar ruas masih berupa tanah, sehingga sulit dilalui kendaraan, terutama saat kondisi basah.
Kepala Desa Rantau Hempang, Maman Sulaiman, menyebut titik kerusakan terparah berada di jalur penghubung menuju Desa Selerong.
“Kalau hujan jalan memang masih bisa dilewati, tapi harus dipaksakan dan kondisinya sangat parah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ruas paling kritis berada dari wilayah Desa Benua Puhun hingga mendekati Selerong sepanjang sekitar enam kilometer. Jalan tersebut awalnya dibuka secara swadaya oleh masyarakat pada awal 2000-an karena belum adanya akses penghubung antarwilayah.
Pembangunan kemudian dilakukan secara bertahap oleh pemerintah daerah. Pada 2005–2006, jalan sepanjang 16,5 kilometer mulai dibangun dengan anggaran Rp8,7 miliar. Selanjutnya, pada 2008–2009 dilakukan peningkatan agregat senilai Rp23 miliar. Namun hingga 2013–2014, semenisasi belum mencakup seluruh ruas.
Jalan ini memiliki peran vital karena menjadi jalur alternatif terdekat menuju Tenggarong, dengan jarak sekitar 50 kilometer. Jika memutar melalui Kota Bangun, jaraknya bisa mencapai 97 kilometer.
Selain itu, jalan tersebut juga kerap dilintasi kendaraan perusahaan, seperti angkutan kelapa sawit, yang dinilai mempercepat kerusakan, terutama saat musim hujan.
“Memang banyak kendaraan perusahaan yang melintas. Ini memperparah kondisi jalan, apalagi saat hujan,” lanjut Maman.
Warga berharap ada penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) agar akses utama tersebut kembali layak dilalui dan tidak lagi menghambat aktivitas.
Pemerintah desa juga telah mengimbau agar kendaraan berat tidak melintas saat hujan. Namun, imbauan tersebut belum sepenuhnya dipatuhi.
“Kami sempat berencana menutup sementara, tapi tidak bisa karena ini akses umum. Harapannya ada perhatian serius dari pemerintah demi kepentingan masyarakat, khususnya di wilayah hulu Kukar,” pungkasnya. (prokal)
