BONTANGPOST.ID, Bontang – Sebanyak 2.753 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Bontang dipastikan tidak lagi ditanggung pemerintah pusat pada 2026.
Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang langsung menyiapkan skema pengalihan pembiayaan agar layanan kesehatan warga tetap berjalan.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, mengatakan informasi tersebut baru diterima dan langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Sebanyak 2.753 penerima manfaat diputuskan tidak dilanjutkan pembiayaan PBInya dari pusat tahun ini,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Neni mengaku hingga kini belum mengetahui secara pasti alasan penghentian tersebut. Pemkot masih berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan dasar kebijakan itu.
Sebelumnya, jumlah penerima PBI dari APBN di Bontang mencapai 26.899 jiwa. Dengan adanya pencoretan, kini tersisa 24.146 penerima manfaat.
Sebagai langkah antisipasi, peserta yang dicoret akan dialihkan ke skema PBI yang dibiayai APBD Bontang. Saat ini, jumlah PBI yang ditanggung daerah mencapai 56.786 jiwa dan berpotensi bertambah.
Neni memastikan masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan akses layanan kesehatan. Ia telah menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan untuk tetap melayani warga meski status kepesertaan PBI dari pusat berubah.
“Kalau ada peserta yang sebelumnya ditanggung pusat tiba-tiba tidak aktif, jangan ditolak. Tetap dilayani,” tegasnya.
Untuk PBI yang bersumber dari pemerintah provinsi sebanyak 3.000 peserta, hingga kini belum ada informasi penghentian pembiayaan.
“Kalaupun nanti diputuskan provinsi, pemerintah kota harus mengupayakan. Kalau perlu cukup KTP saja bisa berobat,” tambahnya.
Berdasarkan data sementara, total warga Bontang yang telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan mencapai 180.196 jiwa. Rinciannya, PBI APBN 26.899 jiwa, PBI APBD 56.756 jiwa, PPU badan usaha 64.777 jiwa, PPU penyelenggara negara 19.236 jiwa, serta peserta mandiri 12.498 jiwa. (*)
