BONTANGPOST.ID, Bontang – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kota Bontang tahun anggaran 2025 mencapai Rp282 miliar. Di tengah ancaman penurunan APBD 2027 dan pembatalan sejumlah proyek multiyears, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan tingginya Silpa bukan disebabkan gagalnya program pemerintah.
Menurut Neni, besarnya Silpa dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran serta masuknya dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi pada akhir tahun anggaran.
“Tidak mungkin Rp265 miliar itu semuanya berasal dari kegiatan yang tidak terlaksana. Rata-rata karena efisiensi, kemudian ada dana transfer daerah yang masuk di akhir tahun, termasuk pajak dan lain sebagainya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sebenarnya telah menyusun kebutuhan anggaran sesuai rencana kerja. Namun pencairan anggaran dilakukan bertahap per triwulan sehingga realisasi program tidak selalu berjalan sesuai target awal.
“Setiap OPD itu memasukkan angka kebutuhan anggaran. Tetapi pelaksanaannya belum tentu sesuai harapan karena pencairannya bertahap,” katanya.
Neni juga menyinggung dana kurang salur senilai Rp402 miliar yang hingga kini masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut dinilai sangat memengaruhi postur APBD Kota Bontang tahun 2027.
Menurutnya, meski Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah terbit, pemerintah daerah masih menunggu keluarnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) agar dana tersebut bisa dimasukkan dalam rancangan APBD.
“Kalau memang dana kurang salur itu tidak masuk, maka APBD Kota Bontang kemungkinan tinggal Rp1,6 triliun saja,” tuturnya.
Kondisi tersebut membuat Pemkot Bontang mulai melakukan penyesuaian prioritas anggaran, termasuk membatalkan sejumlah proyek multiyears.
Neni menegaskan pemerintah daerah tidak ingin mengambil opsi utang demi menjalankan proyek-proyek besar.
“Saya tidak mau berutang. Masih banyak prioritas lain seperti infrastruktur dasar, kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan peningkatan SDM,” jelasnya.
Selain proyek multiyears, sejumlah kegiatan lain juga mengalami penyesuaian, salah satunya rencana pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) di Kantor Wali Kota Bontang yang sementara ditunda.
“Kalau memang belum prioritas, kita lakukan yang penting-penting dulu,” katanya.
Meski menghadapi tantangan fiskal, Neni memastikan kondisi keuangan Kota Bontang masih relatif aman karena pemerintah daerah tidak memiliki utang kepada pihak ketiga.
“Keuntungan Bontang itu karena kita tidak punya utang kepada pihak ketiga,” pungkasnya. (ak)
