BONTANGPOST.ID, Bontang – Penyesuaian anggaran mulai dirasakan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Salah satu pos yang ikut disesuaikan ialah anggaran bahan bakar minyak (BBM) operasional, menyusul kenaikan harga BBM non subsidi.
Meski demikian, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu akibat kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
“Disesuaikan kemampuan keuangan. Kita mau bikin juga kalau enggak ada uangnya mau diapain. Harus hemat-hemat,” kata Neni.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menyesuaikan program dan kegiatan dengan kemampuan fiskal yang tersedia. Karena itu, setiap penambahan anggaran pada satu sektor akan berdampak pada pengurangan atau penyesuaian kegiatan di sektor lainnya.
“Kalau ada yang bertambah, pasti ada kegiatan lain yang tidak bisa dilaksanakan. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama,” terangnya.
Meski ada penyesuaian anggaran, Neni menegaskan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Yang kita prioritaskan tetap pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Layanan yang menjadi prioritas tersebut antara lain operasional kendaraan pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), armada pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan), kendaraan operasional BPBD, Satpol PP, hingga ambulans milik Dinas Kesehatan.
Neni mengaku tidak menghafal secara rinci besaran anggaran BBM pada masing-masing OPD. Namun, menurutnya kebutuhan operasional terbesar justru berada pada sektor pengelolaan lingkungan dan persampahan.
Bahkan, Dinas Lingkungan Hidup disebut mengusulkan tambahan anggaran karena meningkatnya biaya operasional di lapangan.
“Yang paling banyak itu sebetulnya lingkungan hidup karena penanganan sampah. Bahkan ada tambahan sekitar Rp2 miliar karena kebutuhannya meningkat,” tuturnya.
Ia menjelaskan, ketika terdapat kebutuhan mendesak pada sektor tertentu, pemerintah harus siap melakukan pergeseran anggaran. Namun langkah tersebut tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar APBD tetap sehat dan efektif.
Pembahasan mengenai penyesuaian anggaran tersebut juga telah dilakukan bersama DPRD Bontang dan jajaran pemerintah daerah. Hasilnya, seluruh pihak sepakat untuk menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama.
Neni berharap seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal di tengah kebijakan efisiensi belanja daerah. (ak)
