bontangpost.id – Pemerintah Kota Bontang mulai menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang periode 2025- 2045 mendatang.
Pembahasan rencana jangka panjang itu dibuka langsung oleh Wali Kota Bontang Basri Rase yang disaksikan oleh Wawali Najirah, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, Wakil DPRD Bontang Agus Haris, seluruh kepala OPD, pejabat Forkopimda Bontang, serta tokoh masyarakat di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota pada Selasa (25/7/2023).
Dalam sambutannya Basri mengatakan bahwa penyusunan RPJPD ini masih dalam pemaparan tahap awal. Itu sebabnya, pihaknya mendatangkan tim tenaga ahli dari Universitas Indonesia untuk memberikan pandangan mengenai penyusunan RPJPD yang nantinya menjadi dasar penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam jangka dua puluh tahun ke depan.
“Saya berharap bapak ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Karena kegiatan ini sangat penting sebab berkaitan dengan kebijakan kepala daerah. Jangan sampai ke depannya membuat visi misi tidak sesuai dengan RPJPD ini,” bebernya.
Secara garis besar, kata Basri dalam RPJPD kali ini membahas keberlanjutan kehidupan sosial dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Meliputi persoalan banjir, ketersediaan air baku, kemudian menyiapkan daerah pasca industri dengan mengembangkan UMKM, hingga mengembangkan segala sektor daerah sebagai calon penyangga IKN.
Sebab, output yang dihasilkan akan menjadi sebuah kajian yang mengantar masyarakat Kota Bontang pada kehidupan yang berkualitas baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan.
“Berbagai isu itu tadi harus disusun ke dalam RPJPD. Karena dokumen ini sebagai tahapan dari pembuatan RPJPN. Karena setelah disusun wajib dilaporkan kepada kementerian,” sambungnya.
Dirinya percaya melalui kolaborasi dan sinergi semua pihak, akan mampu memfasilitasi lahirnya kebijakan, rencana dan program Pemkot Bontang yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
“Saya berharap perencanaan pembangunan ini tersusun dengan baik serta berkualitas guna mewujudkan Bontang unggul pada 2045,” tuturnya.
Sebagai informasi, pihaknya membahas 21 isu strategis. Yakni pertumbuhan dan persebaran penduduk, tingkat pendidikan dan infrastruktur pendidikan, pelayanan kesmas, ketenagakerjaan, dan masalah gender serta perlindungan anak.
Kemudian persoalan peran pemuda dan prestasi olahraga, pengamalan dan kerukunan beragama, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, reformasi birokrasi, penegakan hukum, penataan ruang.
Selanjutnya ialah perumahan dan permukiman, pelestarian lingkungan hidup, keberlanjutan penghidupan masyarakat lokal setelah pertambangan, pengembangan kawasan wisata berbasis keunggulan lokal, keterkaitan dan peran terhadap IKN, dan isu konektivitas antar wilayah.
Isu strategis berikutnya yang dibahas ialah potensi pengembangan sumber daya bahari pelestarian budaya lokal, dan yang terakhir ialah inovasi dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Isu ini masih bersifat sementara. Belum dikerucutkan. Makanya melalui pembahasan ini akan kami pilah mana yang prioritas,” tandasnya. (*)
