BONTANGPOST.ID, Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengancam akan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak menghadiri rapat bersama DPRD tanpa alasan yang jelas.
Pernyataan tersebut disampaikan Neni saat Rapat Paripurna pembahasan Nota Kesepakatan APBD 2026 di Gedung DPRD Bontang, Senin (7/9/2026).
Neni menilai kehadiran kepala OPD dalam rapat bersama DPRD penting, terutama ketika pembahasan berkaitan dengan pelayanan publik maupun persoalan teknis yang membutuhkan penjelasan langsung dari perangkat daerah.
Namun, dalam rapat tersebut, tidak seluruh kepala OPD hadir. Sebagian di antaranya hanya mengirimkan perwakilan.
“Ini kenapa yang hadir 13 kepala OPD, yang hadir sisanya mewakili,” ungkap Neni.
Menanggapi hal itu, Neni meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang mencatat alasan setiap kepala OPD yang tidak hadir dalam rapat bersama DPRD.
Menurutnya, ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas dapat menjadi dasar untuk memberikan sanksi berupa pemotongan TPP.
Besaran pemotongan nantinya disesuaikan dengan jumlah hari ketidakhadiran.
“Harus tahu alasannya apa, kalau tidak hadir itu potong saja TPP per harinya jika tidak jelas,” pungkasnya. (*)
