BONTANGPOST.ID, Bontang – Kesempatan mahasiswa Bontang untuk menjalani magang di perusahaan industri dinilai perlu diperluas sekaligus dibuat lebih terukur. Salah satu usulan yang muncul ialah mendorong perusahaan menyediakan kuota magang setiap tahun berdasarkan kemampuan masing-masing.
Perwakilan Himpunan Mahasiswa Bontang (HMB), Cholic, mengatakan pembagian kuota dapat disesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Dengan begitu, mahasiswa memiliki peluang yang lebih jelas untuk mendapatkan tempat praktik sesuai kebutuhan.
Menurutnya, penyaluran peserta juga dapat dikoordinasikan bersama organisasi mahasiswa sehingga data mahasiswa bisa disesuaikan dengan jumlah kuota, jurusan, dan perguruan tinggi asal.
“Kami sesuaikan dengan kuota yang ada dengan jurusan dan perguruan tinggi yang kami pegang,” katanya, Selasa (4/8/2026).
Usulan tersebut mendapat perhatian dari Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang Heri Keswanto. Ia mengatakan persoalan akses magang sudah beberapa kali disampaikan DPRD dalam komunikasi dengan perusahaan.
Heri menyebut ada dua hal yang selama ini menjadi perhatian ketika DPRD melakukan koordinasi dengan pihak industri, yakni memperluas kesempatan magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa serta membantu kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan tersebut.
“Kami minta supaya dibuka seluas-luasnya untuk kegiatan magang atau PKL, kemudian juga kami meminta untuk dibantu sarana prasarana teman-teman,” terangnya.
Menurut Heri, pertemuan dengan perusahaan menjadi salah satu jalur bagi DPRD untuk menyampaikan kebutuhan mahasiswa Bontang. Ia berharap perusahaan tidak hanya memberikan ruang magang, tetapi turut memperhatikan fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa selama menjalani kegiatan praktik.
Ia menambahkan, hasil pembicaraan dengan perusahaan akan terus dikomunikasikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Langkah itu dilakukan agar aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada pembahasan saja.
Heri mengatakan DPRD juga membuka kemungkinan koordinasi lanjutan dengan HMB. Hal tersebut dinilai penting untuk mengetahui perkembangan hasil komunikasi dengan perusahaan sekaligus mengawal tindak lanjut yang dibutuhkan mahasiswa.
Dengan adanya koordinasi antara mahasiswa, DPRD, pemerintah daerah, dan perusahaan, kesempatan magang diharapkan bisa lebih terarah serta sesuai dengan bidang pendidikan masing-masing mahasiswa. (*)
