BONTANGPOST.ID, Bontang – Pengelolaan aset Pemerintah Kota Bontang menghadapi tantangan karena barang milik daerah tidak seluruhnya berada di wilayah Kota Bontang.
Sejumlah aset tercatat berada di daerah lain, sehingga pembaruan data secara berkala dinilai penting untuk memastikan keberadaan dan kondisi barang milik pemerintah tetap terpantau.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam mengatakan, aset daerah milik Pemkot Bontang tersebar di sejumlah kota. Di antaranya terdapat asrama milik pemerintah daerah di Makassar dan aset lainnya di Samarinda hingga Jakarta.
“Kami punya aset bukan hanya yang ada di Kota Bontang. Di Makassar ada Asrama Putra dan Putri, Samarinda juga ada, di Jakarta. Aset kami tersebar di berbagai daerah,” kata Rustam.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus memastikan barang yang berada dalam penguasaannya tercatat dengan baik. Pemutakhiran data diperlukan agar pemerintah tidak kesulitan mengetahui lokasi maupun kondisi aset.
Rustam menilai, kewajiban pendataan sebenarnya telah menjadi bagian dari tugas masing-masing OPD. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pengelola administrasi aset pemerintah daerah.
“Sebenarnya yang bekerja di sini adalah OPD bagaimana mereka melaporkan ke BPKAD selaku pengelola aset pemerintah daerah,” terangnya.
Ia meminta pelaporan tidak dilakukan hanya ketika diperlukan. OPD dinilai perlu memiliki jadwal pembaruan data secara rutin sehingga perubahan kondisi atau keberadaan aset dapat segera tercatat.
Pelaporan tersebut dapat dilakukan dalam periode triwulan maupun semester. Namun, apabila belum memungkinkan, Rustam meminta setidaknya dilakukan satu kali dalam setahun.
“Setiap OPD harus melaporkan asetnya, bisa setiap triwulan, per semester, atau minimal setahun sekali,” ujarnya.
Rustam mengatakan, mekanisme pengelolaan dan pelaporan aset sebenarnya sudah tersedia. Persoalannya berada pada konsistensi masing-masing OPD dalam memperbarui informasi barang milik daerah yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Ia berharap pendataan yang lebih tertib dapat membantu pemerintah mengetahui aset yang dimiliki secara menyeluruh, termasuk barang yang berada di luar Bontang.
Dengan pembaruan secara berkala, keberadaan aset dapat lebih mudah dipantau dan administrasinya tetap tercatat sesuai kondisi terkini. (*)
