BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menyiapkan anggaran sekitar Rp32 miliar untuk pembangunan trotoar di Jalan Kapten Piere Tendean, kawasan Bontang Kuala. Proyek yang dirancang untuk menjaga aksesibilitas warga saat banjir rob ini ditargetkan mulai berkontrak pada Januari 2027.
Saat ini, rencana pembangunan tersebut masih dalam tahap pematangan desain. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang telah melakukan asistensi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), mengingat ruas jalan tersebut berstatus jalan nasional.
Kepala Dinas PUPRK Bontang Much Cholis Edi Prabowo mengatakan, desain pembangunan sudah disampaikan kepada pihak BBPJN dan kini tinggal menunggu persetujuan.
“Sudah asistensi dengan Balai. Karena sifatnya jalan nasional, harus melalui persetujuan mereka. Desainnya juga sudah masuk. Mungkin minggu depan sudah selesai,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Anggaran Rp32 miliar yang disiapkan merupakan kebutuhan untuk pekerjaan fisik. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya yang mencapai Rp40 miliar.
Dalam rancangan terbaru, trotoar akan dibangun dengan ketinggian 90 sentimeter dari permukaan jalan. Desain tersebut mengalami penyesuaian dari konsep awal setinggi 60 sentimeter setelah mempertimbangkan kondisi pasang air laut tertinggi di kawasan pesisir tersebut.
Lebarnya dirancang mencapai 3 meter. Dengan ukuran itu, fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi jalur pejalan kaki, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai akses alternatif bagi kendaraan roda dua ketika jalan utama tergenang rob.
Bowo, sapaan akrabnya, menegaskan pembangunan tersebut bukan bertujuan menghalau banjir rob. Fokusnya adalah menjaga mobilitas masyarakat agar tetap bisa beraktivitas ketika air laut naik.
“Ini bukan masalah menghalau robnya, tetapi masyarakat tetap bisa beraktivitas ketika terjadi rob,” jelasnya.
Panjang penanganan direncanakan mencapai 750 meter pada satu sisi jalan, mulai dari kawasan Selamat Tunggul hingga terminal.
Untuk merealisasikan desain tersebut, pemerintah juga membutuhkan tambahan lahan selebar 1 meter. Sebab, fasilitas yang tersedia saat ini memiliki lebar sekitar 2 meter dan akan diperluas menjadi 3 meter.
Bowo menyebut terdapat lahan milik warga yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan. Pemilik lahan disebut telah menyatakan kesediaannya untuk menghibahkan tanah tersebut. Selanjutnya, pihak kelurahan akan memfasilitasi pertemuan dan sosialisasi dengan masyarakat.
“Minggu depan kami sosialisasi dengan pihak kelurahan. Masyarakat prinsipnya mendukung karena ini untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Dari sisi tahapan pekerjaan, PUPRK berharap proses administrasi dan persetujuan desain dapat segera rampung. Pemkot Bontang menargetkan lelang dilaksanakan pada akhir 2026 agar pekerjaan bisa mulai berkontrak pada Januari 2027.
Waktu pengerjaan diperkirakan membutuhkan 10 hingga 11 bulan. Karena itu, percepatan proses lelang menjadi penting agar proyek dapat berjalan sesuai jadwal.
“Harapan kami awal Januari sudah berkontrak. Kalau bisa, lelangnya di akhir 2026,” pungkasnya. (*)
