BONTANGPOST.ID, Bontang – Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Bontang menemukan sejumlah kapal nelayan yang sudah tidak memiliki fisik saat melakukan verifikasi data penerima BBM subsidi jenis solar.
Temuan itu diperoleh dari pemeriksaan terhadap sekitar 400 kapal yang terdaftar sebagai penerima solar subsidi. Pengecekan dilakukan untuk memastikan data administrasi sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Kepala Bidang Perikanan DKP3 Bontang Syamsu Wardi mengatakan, petugas tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan keberadaan kapal secara langsung.
“Ada saja kami dapati kapal yang tidak sesuai. Sudah tidak ada fisiknya. Itu kami coret dari data. Jumlahnya nanti kami rilis,” ujarnya.
Hingga kini, proses verifikasi dan validasi telah mencapai 90 persen. Hasil pendataan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk mengusulkan penambahan kuota solar subsidi kepada Pertamina.
Pasalnya, kebutuhan solar subsidi bagi nelayan Bontang diperkirakan mencapai 350 kiloliter (KL) atau setara 350 ribu liter setiap bulan. Sementara alokasi yang tersedia saat ini hanya 192 KL per bulan.
Kondisi tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan nelayan. Dalam sehari, konsumsi solar diperkirakan mencapai 11 hingga 12 KL. Namun, pasokan yang diterima SPBN Tanjung Limau rata-rata hanya sekitar 8 KL per hari.
“Kalau sekarang hanya 192 KL itu tidak cukup untuk satu bulan. Per hari saja paling tidak butuh 11-12 KL. Sementara yang datang hanya 8 KL jadi pasti antrean menumpuk,” jelasnya.
Syamsu menegaskan, pendataan terhadap 400 kapal tersebut menjadi bahan evaluasi sebelum pengajuan tambahan kuota dilakukan. Pemerintah ingin memastikan BBM subsidi dialokasikan kepada kapal nelayan yang benar-benar masih aktif dan memenuhi ketentuan.
Adapun jumlah kapal yang dicoret dari daftar penerima masih menunggu hasil akhir verifikasi. DKP3 akan menyampaikan angka pastinya setelah seluruh proses rampung. (*)
