bontangpost.id – Bagian Ekonomi dan SDA Setkot Bontang bakal mengirimkan surat ke Pemprov Kaltim. Sehubungan merosotnya kuota BBM bersubsidi jenis solar yang diterima tahun ini. Kabag Ekonomi dan SDA Setkot Moch Arif Rochman mengatakan saat ini masih dalam proses untuk mendapatkan paraf dari pejabat. Mulai dari Asisten II, Sekkot, Wakil Wali Kota, hingga Wali Kota.
“Suratnya untuk permintaan penambahan kuota solar,” kata Arif.
Menurutnya dalam surat itu diminta agar BPH Migas memberikan kuota sesuai dengan permintaan awal. Kala itu Pemkot bermohon untuk mendapatkan sekira 19 ribu kiloliter solar di 2023 ini. Tetapi yang disetujui hanya 15.789 kiloliter. Artinya penurunan mencapai 12 persen dari tahun lalu. Dari kuota sebelumnya 17.771 kiloliter.
“Pengajuan ini sifatnya harus kolektif. Tidak per daerah mengusulkan. Jadi kami bersurat ke Pemprov Kaltim,” ucapnya.
Ia berharap kuota yang diusulkan ini dipenuhi. Pasalnya ketika mengacu kuota tahun lalu masih terjadi antrean panjang di SPBU untuk mendapatkan jenis BBM ini. Disinggung mengenai langkah Komisi II DPRD yang akan langsung bertandang ke BPH Migas, menurutnya sah-sah saja.
“Artinya banyak cara yang bisa dilakukan dengan tujuan yang sama. Agar kuota ini ditambah,” tutur dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Rustam akan berjuang keras agar kuota solar mendapat penambahan. Bahkan pekan ini, Komisi II DPRD akan menyuarakan permintaan penambahan kuota ini ke BPH Migas. Menurutnya langkah ini dipandang perlu. Sebab yang dikurangi ialah jatah solar. Bila itu pertalite masih ada opsi masyarakat untuk menggunakan pertamax. Apalagi beberapa waktu lalu harga pertamax sudah diturunkan.
“Tetapi ini justru solar di mana ada antrean panjang kendaraan bermuatan besar yang dikurangi. Kami akan pertanyakan indikator pengurangan kuota ini apa,” ucapnya.
Politikus Golkar ini pun juga tidak percaya dengan data pertamina bahwa stok tahun lalu untuk solar di Bontang berlimpah. Karena kondisi ini berbeda dengan yang ada di lapangan. Justru terkesan terjadi kelangkaan. Jika pengurangan ini disebabkan banyaknya penyelewengan maka bukan jatah penyaluran yang dilakukan.
“Jangan biarkan warga yang membutuhkan solar jadi korban. Harusnya aparat penegak hukum yang bertindak,” tutur dia.
Wakil rakyat dapil Bontang Utara ini menilai saat ini korban dari kebijakan ini ialah sopir pengangkut barang. Mengingat sopir harus mengantre setelah mengantarkan barang. Padahal sejatinya waktu itu digunakan untuk istirahat dan berkumpul bersama keluarga. Imbasnya yakni kuantitas pengantaran berkurang.
“Kalau pimpinan perusahan yang menganggap itu risiko pekerjaan maka kasihan sopir,” terangnya.
Legislator juga beranggapan bahwa informasi pengurangan kuota ini terkesan mendadak. Bila diketahui pada akhir tahun maka upaya pengajuan penambahan bisa dilakukan sebelum memasuki tahun berjalan. ‘Kami justru baru tau awal pekan ini,” sebutnya.
Sementara untuk kuota pertalite justru mengalami peningkatan. Dari 26.303 kiloliter pada tahun lalu menjadi 28.500 kiloliter. Artinya naik delapan persen. Keputusan ini tertuang dalam surat BPH Migas nomor 125/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022.
Pada tahun lalu berdasarkan data dari Diskop-UKMP, realisasi penyaluran solar mencapai 17.200 kiloliter. Terdapat sisa kuota yakni 57 kiloliter. Adapun pertalite realisasinya mencapai 25.351 kilolter. Sisanya angka masih banyak yakni 807 kiloliter. (ak)
