bontangpost.id – Pemkot Bontang memastikan batal mengajukan penambahan kuota jenis BBM tertentu (JBT) solar. Kasubbag Perekonomian Setkot Bontang Taufik mengatakan alasannya ialah slot yang tersedia masih cukup banyak. Terkhusus hingga akhir tahun mendatang.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PT Pertamina, yang tersalurkan hingga Oktober ini mencapai 13.596 kiloliter. Sementara jatah pada tahun ini untuk SPBU di Kota Taman yakni 16.106 kiloliter. Artinya masih ada 2.510 kiloliter untuk dua bulan ini.
“Kuotanya masih cukup banyak. Jadi kami putuskan untuk tidak mengajukan penambahan,” kata Taufik.
Apalagi penyaluran dari PT Pertamina tidak mengalami pengurangan. Hanya, belakangan ini permintahan bahan bakar jenis tersebut mengalami penambahan. Sehingga ada antrean di sejumlah SPBU di Bontang. Jika sisa kuota ini untuk kendaraan warga Bontang dipastikan cukup. Namun demikian kondisinya tidaklah demikian yang terjadi.
“Kebanyakan yang mengantre ialah kendaraan bermuatan besar dari luar Bontang,” ucapnya.
Mengenai pengaturan mekanisme antrean itu merupakan ranah dari Dinas Perhubungan. Diharapkan kondisi ini tidak menganggu lalu-lintas pengendara lain. Terkhusus mereka yang melewati akses jalan sekitar area SPBU.
Sebelumnya diberitakan, Area Manager Communication, Relation, dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Susanto August Satria mengklaim tidak ada penurunan kuota hingga akhir tahun. Meskipun sebenarnya jumlah realisasi penyaluran dari BPH Migas untuk tahun ini mendekati ambang batas kouta yang ditetapkan.
“Pertamina akan tetap menyalurkan bahan bakar solar sesuai dengan kuota dan ketentuan yang berlaku,” kata Susanto.
Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan dinas terkait sejauh ini. Agar distribusi produk subsidi tepat sasaran. Diketahui peruntukkan solar JBT mengacu Perpres 191/2014. Kendaraan yang tidak diperkenankan mengisi bahan bakar solar bersubsidi ialah truk pengangkut hasil perkebunan, angkutan hasil kehutanan, kendaraan pertambangan, dan truk crude palm oil (CPO). Ia menyebutkan penurunan level PPKM menjadikan aktivitas masyarakat kembali bergeliat. Terutama dalam era normal baru.
Kondisi ini menyebabkan permintaan BBM ikut meningkat. Disinggung mengenai ketersediaan BBM jenis tersebut, ia memastikan aman. “Penyaluran JBT solar diperlukan pengawasn semua pihak agar tepat sasaran,” terangnya.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kaltim Yadi Robyan Noor tidak menampik realita di lapangan. Bahwa kurun tiga bulan terakhir banyak SPBU yang menjual solar dipenuhi antrean kendaraan. Ia menyebut kemungkinan ada permasalahan. Salah satunya menyangkut gangguan distribusi. Mengingat beberapa akses darat harus diperbaiki, sehingga muncul gangguan distribusi tersebut.
Tak hanya itu diduga, kondisi keperluan masyarakat uang melonjak bisa terjadi. Apalagi saat ini harga batu bara meningkat. Sehingga memicu aktivitas pertambangan batu bara lebih tinggi. Aktivitas ini tentu saja membutuhkan solar sebagai salah satu energy penggeraknya. Kondisi itu berpotensi terjadinya penyalahgunaan solar subsidi.
“Tanggal 23 November ini kami akan rapat dengan Pertamina juga agennya. Yang jelas ada kewajiban kami untuk melakukan koordinasi,” pungkasnya. (*/ak)
