bontangpost.id – Penerapan kebijakan penyaluran solar bersubsidi untuk kendaraan yang memegang fuel card berwarna merah tidak mengisi di SPBU dalam kota bakal dievaluasi dalam waktu dekat. Khususnya setelah muncul keluhan dari pengelola angkutan bus patas Samarinda Lestari. Kassubag Perekonomian Setkot Bontang Taufik mengatakan usulan itu akan disampaikan kepada Pertamina dan SPBU.
“Kami akan membicarakan bersama seperti apa keluhan ini dan apa langkah yang diambil,” kata Taufik.
Pertimbangan awal kemarin turunnya keputusan bagi truk beroda enam ke atas dan bus dilarang mengisi di tiga SPBU dalam kota karena menganggu pengendara lain. Sebab ruas jalan tertutup separuh dengan kondisi kendaraan antrean.
“Pada saat pembahasan juga kami tidak mengundang mereka. Hanya dari SPBU dan Pertamina,” ucapnya.
Ia berharap nantinya keputusan pasca evaluasi merupakan yang terbaik. Sembari memantau apakah masih terjadi antrean setelah penyaluran durasinya tidak dibatasi. Disinggung mengenai jumlah kuota solar bersubsidi sejatinya masih mencukupi hingga akhir tahun. Sehingga pihak Pemkot belum mengajukan penambahan kuota dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Pengelola PO Samarinda Lestari Dewi mengatakan meminta solusi terkait kebijakan ini.
“Kami meminta ada rekomendasi untuk kendaraan umum untuk bisa mengisi di SPBU Kopkar PKT,” kata Dewi.
Pasalnya jika diwajibkan di SPBU Kilometer 8 antreannya lebih parah. Dengan kondisi itu tidak menutup kemungkinan angkutan penumpang patas ini berpotensi tidak memperoleh suplai solar bersubsidi tiap harinya. Akibatnya lebih sering memperoleh bahan bakar yang dijual secara eceran. Padahal armada harus melayani penumpang untuk dua kali keberangkatan per hari.
“Apalagi kami dijatah tiap hari per armada itu hanya 150 liter. Tidak bisa lebih dari itu. Sudah ada jatahnya hanya cukup untuk ke Balikpapan. Belum pulangnya,” pungkasnya. (ak)
