bontangpost.id – Merosotnya kuota BBM bersubsidi jenis solar tahun untuk Bontang langsung direspons oleh pemkot. Bahkan Bagian Perekonomian Setkot bersama Komisi II DPRD akan menanyakan ke Pemprov. Kabag Perekonomian dan SDA Setkot Moch Arif Rochman mengatakan langkah ini diambil hasil pembahasan yang dilakukan beberapa hari lalu. Bersama dengan instansi terkait termasuk Pertamina.
“Pemprov memfasilitasi. Rencanannya pengajuan ini akan kami bawa hingga ke gubernur,” kata Arif.
Keputusan ini diambil lantaran Pertamina tidak memiliki kewenangan terhadap penyaluran kuota. Sebab itu ranahnya dari BPH Migas. Pertamina sifatnya hanya sebagai operator penyaluran. Diharapkan pengajuan ini bisa diterima gubernur selanjutnya diteruskan ke BPH Migas. Sebab jika kuota berkurang maka potensi terjadinya antrean kendaraan di area sekitar SPBU. Mengingat dengan kuota sebelumnya kondisi itu sudah terjadi.
“Apalagi ini berkurang sementara kebutuhan tentunya ada peningkatan,” ucapnya.
Setelah dianalisa penurunan kuota ini tidak menyasar seluruh daerah di Kaltim. Bahkan Balikpapan jumlahnya justru ditambah oleh pemerintah pusat. Selain membahas kuota, pemkot dan DPRD akan menyampaikan sehubungan penerapan skema penyaluran menggunakan fuel card.
Diketahui, kuota solar yang diperoleh di 2023 yakni 15.789 kiloliter. Merosot 12 persen dari tahun lalu. Jumlah ini turun dari 2022 yakni 17.771 kiloliter. Sementara untuk kuota pertalite justru mengalami peningkatan. Dari 26.303 kiloliter pada tahun lalu menjadi 28.500 kiloliter. Artinya naik delapan persen. Keputusan ini tertuang dalam surat BPH Migas nomor 125/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022.
Pada tahun lalu berdasarkan data dari Diskop-UKMP, realisasi penyaluran solar mencapai 17.200 kiloliter. Terdapat sisa kuota yakni 57 kiloliter. Adapun pertalite realisasinya mencapai 25.351 kilolter. Sisanya angka masih banyak yakni 807 kiloliter.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Agus Haris meminta Gubernur Kaltim turun tangan. Terkait penurunan kuota solar di Bontang. Mengingat Kaltim merupakan penghasil migas tetapi justru mendapatkan kuota yang sedikit. Dipandangnya langkah yang bisa diambil ialah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina di pusat.
“Kami minta gubernur tegas jangan sampai antrean panjang hingga sulitnya mendapatkan solar terjadi di beberapa penjuru Kaltim,” tutur dia.
Mengingat jika penyaluran BBM terbatas berkaitan dengan roda ekonomi di sutau wiayah. Potensi terjadinya gejolak ekonomi bisa terjadi.
Selain itu, jika angka ini tidak bergerak maka aparat penegak hukum harus memperketat pengawasan. Pasalnya kebutuhan yang tinggi sementara tidak dibarengi dengan jumlah suplai banyak, berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Momentum tersebut biasanya dilakukan penimbunan. Setelah stok langka maka ia menyalurkan dengan harga yang lebih tinggi.
“Aparat penegak hukum harus rutin melakukan pengawasan. Justru harus diperketat karena kurang,” kata wakil rakyat yang akrab disapa AH.
Apalagi kasus pengetapan juga terjadi di Bontang beberapa waktu lalu. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Sebab masyarakat sangat membutuhkan BBM. Namun justru BBM dijadikan bisnis terlarang oleh segelintir oknum.
“Kalau kurang 12 persen coba bayangkan. Pada tahun lalu saja dengan kuota yang lebih banyak antreannya panjang,” pungkasnya. (ak)
