bontangpost.id – Berkurangnya jatah BBM bersubsidi jenis solar untuk Kota Bontang tahun ini membuat legislator angkat suara. Wakil Ketua DPRD Agus Haris mengatakan, mengacu kebijakan ini maka aparat penegak hukum harus memperketat pengawasan.
Pasalnya kebutuhan yang tinggi sementara tidak dibarengi dengan jumlah suplai banyak, berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Momentum tersebut biasanya dilakukan penimbunan. Setelah stok langka maka ia menyalurkan dengan harga yang lebih tinggi.
“Aparat penegak hukum harus rutin melakukan pengawasan. Justru harus diperketat karena kurang,” kata wakil rakyat yang akrab disapa AH.
Apalagi kasus pengetapan juga terjadi di Bontang beberapa waktu lalu. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Sebab masyarakat sangat membutuhkan BBM. Namun justru BBM dijadikan bisnis terlarang oleh segelintir oknum.
“Kalau kurang 12 persen coba bayangkan. Pada tahun lalu saja dengan kuota yang lebih banyak antreannya panjang,” ucapnya.
Selain itu, Politikus Partai Golkar ini juga meminta Gubernur Kaltim turun tangan. Mengingat Kaltim merupakan penghasil migas tetapi justru mendapatkan kuota yang sedikit. Dipandangnya langkah yang bisa diambil ialah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina di pusat.
“Kami minta gubernur tegas jangan sampai antrean panjang hingga sulitnya mendapatkan solar terjadi di beberapa penjuru Kaltim,” tutur dia.
Mengingat jika penyaluran BBM terbatas berkaitan dengan roda ekonomi di sutau wiayah. Potensi terjadinya gejolak ekonomi bisa terjadi. Sebelumnya diberitakan, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setkot Bontang Moch Arif Rochman mengatakan berdasarkan informasi dari Pertamina kuota solar yang diperoleh di 2023 yakni 15.789 kiloliter. Merosot 12 persen dari tahun lalu.
“Jumlah ini turun dari 2022 yakni 17.771 kiloliter.
Sementara untuk kuota pertalite justru mengalami peningkatan. Dari 26.303 kiloliter pada tahun lalu menjadi 28.500 kiloliter. Artinya naik delapan persen. Keputusan ini tertuang dalam surat BPH Migas nomor 125/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022.
Menurutnya seharusnya jumlah kuota yang diberikan lebih tinggi dari tahun lalu. Mengingat pada akhir tahun hingga saat ini antrean masih terjadi. Terlebih Pemkot melakukan pengaturan antrean di tiga SPBU di Bontang. Meliputi SPBU Tanjung Laut, Kopkar PKT, dan Kilometer 3.
Di mana untuk pagi hari mulai 06.00 hingga 13.00 Wita antrean diisi oleh kendaraan yang hendak membeli pertalite. Siang hari giliran kendaraan bermesin diesel yang berbaris rapi untuk memperoleh solar dari 13.0-18.00. Selanjutnya kembali menjadi jatah untuk pembeli pertalite.
Langkah ini dilakukan agar kendaraan tidak menumpuk did jalur sekitar SPBU. Apalagi sampai menutup satu lajur. Diketahui tiga SPBU ini sudah menerapkan pembelian BBM solar dengan fuel card. Tujuannya untuk membatasi pembelian yang dilakukan oleh oknum pengetap. (ak)
