SANGATTA – Keinginan Pemkab Kutim segera mengoperasikan Pelabuhan Kenyamukan, harus ‘dibayar’ mahal. Agar seluruh fasilitas penunjang pelabuhan selesai dibangun pemerintah harus menganggarkan Rp 150 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan melalui proyek multiyears, yang telah disetujui DPRD tahun ini. Namun anggaran ini tidak termasuk untuk penyelesaian Causeway, yang ternyata akan tetap dianggarkan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang mengatakan sebenarnya dalam pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, Pemkab Kutim ingin menyelesaikan semua pekerjaan melalui dana APBD Kutim sendiri, agar lebih cepat. Termasuk penyelesaian causeway, dengan harapan agar pekerjaan segera rampung, dan pelabuhan cepat dioperasikan.
“Tapi, ternyata pemerintah pusat tidak mau. Kementerian Perhubungan akan tetap melanjutkan pembangunan causeway, karena memang sejak awal mereka yang danai. Padahal, kalau ini bisa dianggarkan di Pemkab, ini dipastikan akan lebih cepat penyelesaiannya. Tapi informasi terakhir, sudah masuk anggarannya di APBN,” kata Kasmidi.
Karena itu, kata dia, anggaran Rp 150 miliar itu untuk membangun sisi darat, termasuk peningkatan jalan pendekat yang tahun ini telah dikerjakan penimbunannya. Selain itu yang utama, pembangunan penahan ombak. Oleh karena itu, Dinas perhubungan Kutim diminta serius menindaklanjuti janji yang disampaikan pihak Kemenhub tersebut.
“Saya sudah minta Dishub untuk kawal itu. Sehingga, tidak hanya sekedar janji manis belaka. Sedangkan, pekerjaan item proyek yang akan dikerjakan dari APBD Kutim, akan fokus pada penyelesaian beberapa fasilitas utama Pelabuhan Kenyamukan yang dianggap prioritas. Seperti membuat pemecah ombak (break water), penyelesaian jalur penghubung dan membangun beberapa fasilitas perkantoran utama pelabuhan, agar fungsi pelabuhan bisa dipenuhi,” paparnya.
Untuk beberapa item pekerjaan ini, Pemkab Kutim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 miliar melalui anggaran multi years dan sudah mendapat persetujuan DPRD Kutim. Anggaran ini pun masih lebih kecil jika dibandingkan dengan usulan awal yang hampir mencapai Rp 300 miliar.
“Karena anggaran terbatas, fasilitas penunjang lainnya baru akan dibangun melalui anggaran perubahan karena dianggap bukan sebagai prioritas,” tutup Kasmidi.(aj)
