Sekda Hadiri Undangan BPK RI

Ikuti Pemutakhiran Data, Tingkatkan Manajemen Kas Daerah

SAMARINDA- Untuk mendorong seluruh kabupaten dan kota dapat mengoptimalkan manajemen kas, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar kegiatan pemutakhiran data.

Kegiatan yang digelar dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2017 ini diikuti Pemkab dan Pemkot se-Kaltim yang digelar di Kantor BPK RI Provinsi Kaltim Jalan M Yamin, Samarinda.

Dalam kesempatan tersebut, baik Pemkab dan Pemkot turut pula menyertakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengikuti kegiatan yang dimulai sejak Rabu (2/8) hingga Jumat (4/8) lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Irawansyah ditemui usai pelaksanaan rapat di BPK RI Perwakilan Kaltim menjelaskan bahwa kegiatan pemutakhiran data ini merupakan suatu kewajiban Pemkab dan Pemkot untuk melakukan perbaikan hasil tindak lanjut temuan-temuan dari inspektorat wilayah dan BPK RI.

“Harus segera diselesaikan secara administrasi. Untuk fisiknya mungkin dilakukan secara bertahap, sesuai dengan situasi daerah terutama yang berkaitan dengan masalah pengembalian aset dan seterusnya,” jelasnya.

Irawansyah menuturkan untuk Kutim saat ini masih menduduki ranking ketiga. Walaupun di posisi tersebut, tetap harus disyukuri karena langkah tersebut sudah cukup baik, meskipun tahun lalu berada di ranking kedua. Pun demikian Pemkab akan terus berupaya memperbaiki hasil-hasil pemeriksaan.

“Karena ini baru semester satu, kita masih punya waktu untuk memperbaiki,” terangnya.
Dia pun berharap kepada seluruh OPD dapat bekerjasama dengan baik dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan. Terutama dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan. Hal tersebut dilakukan agar Kutim dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Saat hadir di BPK RI, Sekda Irawansyah didampingi beberapa pejabat. Seperti Inspektorat wilayah Kabupaten Kutim, pejabat BPKAD Kutim, pengelola keuangan, dan pejabat terkait lainnya. (hms11/ver)