SANGATTA – Beredarnya laporan serapan pembangunan 2017 yang masih rendah, membuat Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Ismunandar minta agar dilakukan inventarisir terhadap progres yang berjalan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga dapat diketahui, laporan aktual yang sebenarnya sudah berjalan.
“Saya baca di surat kabar, laporan progres pembangunan Kutim baru 1,2 persen. Sedangkan, sekarang sudah memasuki bulan kedelapan. Makanya saya perlu tahu laporan progres sebenarnya. Apakah yang beradar itu betul atau tidak,” ujar Ismu saat memimpin rapat koordinasi baru-baru ini.
Walaupun se-Kaltim, lanjut Ismu, data laporan serapan progres pembangunan yang berjalan masih rendah, namun tetap perlu dicari tahu. Karena, jika ada masalah yang menghambat proses tersebut dapat segera dicarikan solusinya.
“Kalau memang masih dalam tahap pelelangan tolong diinformasikan. Kalau perlu, nanti dibuatkan rapat pengendalian khusus untuk membahas persoalan ini. Sehingga, OPD yang serapan pembangunannya masih rendah bisa ditingkatkan lagi, dan anggaran bisa terserap maksimal sampai berakhirnya tahun anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pembangunan Setkab Kutim Poniso Suryo Renggono mengakui, sejauh ini progres realisasi belanja murni Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 sudah mencapai 57 persen. Rinciannya, untuk serapan belanja tidak langsung mencapai 48 persen dan belanja langsung 61 persen dari total APBD 2017 Rp 2,6 Triliun.
“Jadi data ini direkap sesuai yang masuk di Sismontetra Bagian Pembangunan hingga per 30 Juni 2017. Semua laporan masuk dari setiap SKPD (OPD, Red.),” ujar Poniso.
Hanya saja, lanjut dia, dengan laporan di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) memang ada selisih. Karena data yang masuk belum tentu dibayar BPKAD. (aj)
