Senin Rapat di Setwan, Berharap Petinggi Indominco Hadir
Aksi turun ke jalan yang digagas oleh sopir truk pengangkut batu di pos kilometer 10 PT Indominco Mandiri (IMM) urung digelar. Semula aksi ini akan dilakukan Kamis (7/9), namun menurut perwakilan warga, Ichal penundaan akibat adanya aksi di tempat lain. Sehingga setelah koordinasi dengan pihak Polres Bontang disarankan agar diundur.
“Karena ada agenda lain yaitu aksi Aliansi Bontang Peduli Rohingya. Saya menghargai kepolisian, karena kalau kami paksakan jumlah personel aparat akan terpecah,” kata Ichal.
Di samping itu, penundaan juga lantaran wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif juga menghimbau agar dilakukan pertemuan sekali lagi antara perwakilan warga dengan manajemen perusahaan PT IMM. Harapannya, pada saat rapat yang rencananya akan digelar Senin depan, muncul sebuah keputusan dari petinggi manajemen.
“Rabu saya dihubungi oleh Bakhtiar Wakkang (anggota DPRD Bontang, Red.) meminta aksi demo tunda dulu, karena petinggi Indominco yang sedang menjalankan ibadah haji dipastikan sudah datang,” ungkap pria berdomisili di RT 10 Nyerakat Kiri ini.
Pada saat itu, ia dan perwakilan warga langsung melakukan rapat koordinasi. Disepakati penundaan aksi demo dilakukan sembari menunggu hasil rapat yang akan digelar di Sekretariat DPRD.
Menurutnya, jikalau hasil rapat tidak memihak kepada perwakilan warga maka ada dua langkah yang akan dilakukan oleh mereka. Yakni berkoordinasi dengan DPRD untuk dapat bertemu dengan manajemen pusat PT IMM di Jakarta dan tetap menggelar aksi demo pekan depan.
Diwartakan, keputusan yang diberikan oleh PT Indominco Mandiri (IMM) atas permasalahan penghadangan truk pengangkut batu milik warga Bontang Lestari nampaknya tidak sesuai dengan keinginan warga. Menurut keterangan warga, Ichal, PT IMM tetap tidak memperbolehkan warga melintas Jalan hauling melalui pos kilometer 10, setelah diberi deadline oleh DPRD sebelum Iduladha agar kasus ini diselesaikan.
“Ada informasi dari Lurah Bontang Lestari, pihak manajemen bertamu pada Kamis (31/8) membawa penyampaian manajemen. Warga tetap tidak bisa melalui jalan hauling, sedangkan pembuatan jalan khusus, mereka (manajemen, Red.) akan mempertimbangkannya,” ujar Ichal.
Menanggapi keputusan manajemen, malam harinya para sopir truk melakukan koordinasi dengan mengelar rapat. Hasilnya diputuskan bahwa sopir truk akan menggelar aksi pada Kamis (7/9) mendatang dengan kekuatan personel sejumlah 300 orang dan 50 truk.
Warga menuntut tiga hal, pertama diperbolehkannya kembali warga melewati jalan hauling melalui pos kilometer 10. Menurut pria yang berdomisili di RT 10 Nyerakat Kiri ini, ada aturan spesial yang diterapkan oleh pihak perusahaan.
“Dari total jalan 18 kilometer yang ada, kenapa satu kilometer saja yang tidak diperbolehkan dilewati, sementara sisanya boleh. Mengapa saya bisa bilang begitu, karena samping kiri-kanan dari jalur tambang ialah kebun milik warga,” ungkapnya.
Kedua, terjadi kesenjangan perihal jumlah tenaga kerja yang ada di perusahaan batu bara tersebut. Ia berani memastikan bahwa sejumlah 95 persen tenaga kerja berasal dari luar pulau Kalimantan.
“Saya sering bertanya kepada mereka (karyawan, Red.) mengenai asal mereka. Rata-rata menjawab dari pulau Jawa,” tambahnya.
Tuntutan yang terakhir berkaitan dengan fasilitas sarana yang didapatkan oleh masyarakat Bontang Lestari yang sebagian besar menjadi petugas perlindungan masyarakat (Linmas). Mereka tidak memperoleh fasilitas antar-jemput. Hal tersebut yang membuat terjadi kecelakaan sebulan yang lalu.
“Jadi saya tekankan alasan bahwa penutupan jalan karena keselamatan itu salah. Karena kecelakaan terjadi satu bulan yang lalu, sementara penutupan sudah terjadi sekitar dua bulan,” papar pria yang juga berprofesi menjadi sopir truk ini.
Disamping itu, warga Nyerakat Kiri juga dirugikan dengan akses jalan yang ada, mengingat kondisi bahu jalan menjadi sempit. Ditambah dengan tidak ada rambu-rambu lalu-lintas. Sementara, kecepatan kendaraan perusahaan tergolong masih terlalu cepat yakni 50 kilometer per jam. (*/ak)
