SANGATTA – Pengelohan Taman Bersemi eks STQ sangat perlu dikelola Pemkab Kutim. Pasalnya, taman yang berada di jantung kota tersebut merupakan aset daerah yang dapat menyumbangkan retribusi bagi Pemkab Kutim.
Anggota Komisi D DPRD Kutim, Herlang Mappatitti menuturkan dari hasil reses yang dilaksanakan akhir bulan lalu. Sekaligus dirangkai senam bersama dengan 500 warga di Taman Bersemi. Diantaranya diikuti para pedagang dan ibu-ibu RT yang tergabung dalam Kelompok Senam Anti Nakotika. Herlang menyerap berbagai aspirasi dengan menemui konstituennya di Dapil I tersebut.
Di situ, selain menyampaikan pencapaian pembangunan yang sudah terlaksana dan belum. Dia juga mendengar berbagai aspirasi khususnya para pedangang di taman tersebut yang menginginkan pembangunan musala, toilet, hingga infrastruktur lainnya. Namun, Herlang mengatakan tentu semua tak semudah itu, karena pemerintah harus melihat skala prioritas terlebih dulu.
“Membangun itu ada sebuah tahapannya. Yaitu melihat skala prioritas, kemudian mengajukan proposal terlebih dulu,” jelasnya, Senin (13/11) kemarin.
Herlang mengungkapkan bila Taman Bersemi tersebut ingin dibuat menjadi sebuah destinasi wisata di Kutim, meski saat ini belum diketahui mengarah ke mana. Apakah itu menjadi taman wisata kuliner atau olahraga. Dikatakan Herlang, dalam pengembangan taman tersebut perlu ada campur tangan Pemkab. Ini perlu dilakukan, karena taman tersebut memiliki retribusi bagi daerah bila dikelola dengan baik.
“Pemkab harus sudah berfikir ke sana, karena Taman Bersemi ini sudah menjadi salah satu ikon wisata di Kutim,” ujarnya.
Dia menambahkan, ini juga perlu dilakukan agar tidak ada perselisihan ke depannya. Takutnya, bila tidak ada campur tangan pemerintah, para pedagang akan mengklaim bahwa kios yang dibangun tersebut akan menjadi milik mereka. Atau paling tidak, meminta ganti rugi terhadap pembangunan atau renovasi tersebut.
“Perlu dibuat Perda tentang pengelolaan Taman Bersemi ini, agar aturan main dalam pengelolaan taman tersebut menjadi jelas. Karena taman tersebut merupakan aset daerah juga yang dapat menghasilkan retribusi,” tutupnya. (ver/adv)
