MAKASSAR – Anggaran pendidikan untuk SMA sederajat tahun ini meningkat hampir dua kali lipat. Sekolah tak boleh lagi menarik pungutan yang bebani orang tua siswa.
“Jangan lagi ada pungutan dari siswa. Kecuali itu bersifat sukarela,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo, Jumat, 6 Januari.
Irman menyebutkan, pelimpahan SMA/SMK ke provinsi membuat transfer dana dari pusat cukup besar. Anggaran pendidikan saja Rp2,8 triliun dan belanja tidak langsung Rp1 triliun lebih.
“Gaji pegawai cukup besar, termasuk tunjangan sudah jadi tanggung jawab pemprov. Ditambah dana BOS,” urainya kepada FAJAR, Jumat, 6 Desember.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1,4 juta per siswa per tahun. Irman mengakui
dana BOS untuk SMK mestinya lebih besar, karena banyak praktik lapangannya.
“Tapi masih akan dikaji. Untuk sementara dana BOS untuk SMA/SMK diratakan dulu Rp1,4 juta per siswa. Skemanya mungkin sama tahun lalu, pencairan bertahap,” bebernya.
Dana BOS Rp1,4 juta, kata Irman, sudah mencukupi kebutuhan proses belajar mengajar. Termasuk sumbangan pendanaan pendidikan (SPP).
Makanya, kata None– sapaan akrab Irman YL, Pemprov Sulsel tidak lagi menganggarkan bantuan SPP. “Dahulu ada lewat dana pendidikan gratis. Tapi kita alihkan lewat program belanja langsung,” bebernya.
Pemprov juga siapkan anggaran fisik Rp180 miliar. Dana itu bisa dalam bentuk pembangunan ruang kelas baru (RKB), unit sekolah baru atau peralatan pendukung sekolah. “Banyak lulusan SMP, terpaksa langsung mencari dunia kerja karena daya tampung SMA terbatas. Sekolah bisa mengusulkan dengan mengajukan proposal,” katanya.
Untuk peningkatan kompetensi guru dan siswa, anggarannya dialokasikan sekira Rp20 miliar. Kata None ini untuk program diklat guru, workshop per mata pelajaran dan sebagainya.
Sementara untuk kompetensi siswa ada program pembinaan karakter dan pelbagai kegiatan perlombaan pendidikan. “Kualitas pendidikan di SMA menurun karena kompetensi guru yang masih perlu terus ditingkatkan,” bebernya. (fajar)
