SANGATTA – Enam orang pejabat eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang tidak mendapatkan posisi jabatan struktural atau Non Job pada proses mutasi lalu, kini akan sedikit bernafas lega. Sebab, Pemkab kini tengah menyiapkan posisi baru untuk jabatan fungsional dan pengawas pemerintah daerah.
Kendati demikian untuk bisa menduduki jabatan tersebut, pejabat non job ini harus mengikuti uji kompetensi yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) Kutim.
Kepala BPKP Kutim Zainuddin Aspan mengatakan, enam pejabat non job ini sebenarnya sebelum ada mutasi menempati jabatan struktural eselon III. Namun karena ada perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga tidak bisa terakomodir untuk kembali menempati jabatan struktural.
“Oleh karena itu, untuk mengakomodirnya serta tidak menghilangkan tunjangannya, maka kami (BPKP)berencana menggelar uji kompetensi bagi pejabat eselon non job, sehingga bisa menduduki jabatan fungsional lagi,” jelas Zainuddin.
Dia menerangkan, uji kompetensi nantinya akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Selain itu juga melibatkan Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
“Tiga lembaga inilah yang nantinya akan menjadi tim pengujinya langsung. Sehingga nanti akan ketahuan bagaimana hasil pengujian dan penilian terkait kelaikan untuk menduduki jabatan fungsional,” paparnya.
Lantas, jika dinyatakan lulus uji kompetensi, kata Zainuddin, maka mereka akan mendapatkan jabatan fungsional. Selain itu juga mendapat pengakuan berupa sertifikasi sebagai tenaga fungsional pengawas pemerintah daerah.
“Tetapi jika tidak lolos, maka kemungkinan besar tetap berstatus non job,” tambah Zainuddin.
Dia menyebutkan, sebelum uji kompetensi dilaksanakan, jauh hari tim akan datang ke Sangatta. Tujuannya, untuk mewawancarai PNS yang berminat mengikuti inpassing menjadi pejabat fungsional seperti yang diatur dalam UU ASN.
“Target kami bisa dilaksanakan bulan depat, sebelum tutup tahun,” tutupnya. (aj)
