BONTANG – Badan Gemetar dan tubuh terasa kaku itulah yang dialami oleh wanita paruh baya dari Kelompok Tani Satria yang bernama Jasia saat mengikuti rapat dengar pendapat antara kelompok tani dengan manajemen PT Indominco Mandiri terkait permintaan ganti rugi kerusakan budidaya rumput laut, kemarin (9/1). Jasia pun tiba-tiba membuat heboh kantor dewan lantaran pingsan dan mulai kesurupan.
Kejadian ini bermula saat para kelompok tani menyambangi gedung DPRD lantaran budidaya rumput laut milik mereka mendadak mengalami gagal panen sejak medio tahun lalu. Budidaya seluas 500 jalur dengan panjang 200 meter tiap jalurnya ini rusak.
Ketika LSM Peduli Lingkungan mengeluarkan statement ingin membawa kasus ini ke ranah hukum, sontak membuat nenek berumur 50 tahun ini berdiri dari kursi di ruang rapat III Sekretariat DPRD. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba ia terjatuh di lantai.
Ketua Komisi III DPRD, Rustam HS yang memimpin jalannya rapat langsung memanggil beberapa staf. Politikus Golkar ini meminta agar si nenek dibawa ke ruangan lain. “Bawa ke ruangan Fraksi Golkar saja, itu pasti kedinginan. Di sini akibat AC yang kencang,” kata Rustam.
Namun, ketika para staf membopongnya ke luar ruangan dan memberikan pertolongan pertama dengan mengoleskan minyak kayu putih, Jasia menunjukkan isyarat berbeda. Rintihan sayup-sayup tendengar lama-lama menjadi sebuah raungan teriakan sembari mata melotot.
Beberapa orang di lokasi tersebut tunggang-langgang dikarenakan Jasia mencoba mencakar beberapa orang. Selang beberapa menit, tubuh Jasia berhasil dikendalikan. Uniknya, setelah diberi air mineral dan kondisinya membaik. Jasia mengatakan belum mendapat asupan makanan sejak pagi hari. “Saya lapar,” ungkap Jasia dengan nada lemas. Kejadian tersebut terjadi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lingkungan, Nurhan, mengatakan kerusakan rumput laut diduga akibat limbah minyak dari PT Indominco Mandiri (IMM). Menurutnya terdapat bintik minyak dalam tanaman tersebut. Dengan kejadian ini, ia menuntut kepada pihak perusahaan untuk mengganti rugi sejumlah Rp 500 juta.
Sebelumnya, upaya untuk melakukan komunikasi melalui surat tidak mendapat respon dari manajemen perusahaan. “Kenapa surat kami tidak dibalas. Saya juga meminta nomor pak Zainal tetapi tidak dikasih,” ujar Nurhan kepada H Maming dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD, kemarin (9/1).
Menurut Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3), Kamilan, kerusakan ini diduga akibat perubahan kualitas air. Namun, ia tidak dapat menghakimi siapa dalang dari gagalnya panen ini.
Ia membandingkan permasalahan ini saat PT Graha Power Kaltim mengalami kasus serupa. Dikatakannya, jika perusahaan proaktif maka fasilitasinya dengan masyarakat yang mengalami kerugian dapat berjalan lancar.
“Beda dengan PT GPK perusahaannya itu aktif. Untuk kunci aduan ini ada di PT Indominco,” kata Kamilan.
Sementara itu, External Relations PT Indominco Mandiri H Maming mengatakan kelompok tani harus memisahkan antara klaim dengan meminta bantuan. Pihak perusahaan berdasarkan UU nomor 32 tahun 2009 mendapatkan pengawasan secara periodik baik itu harian, mingguan, maupun bulanan terkait pengujian air dari Dinas Lingkungan Hidup.
“Kami memiliki standar internasional terkait permasalahan lingkungan,” kata Maming.
Sehubungan dengan bantuan CSR memang diakuinya terjadi keterlambatan dikarenakan kondisi perusahaan yang mengalami defisit. Namun, ia memastikan pada bulan ini kelompok tani Satria akan mendapatkan bibit.
“Seharusnya Desember tapi lepas karena proses pembelian yang membutuhkan waktu,” tambahnya.
Ia juga menyarankan kepada seluruh kelompok tani agar melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan setempat. PT IMM akan mengambil pengajuan warga berdasarkan forum di tingkat tersebut.
Deadlock sempat terjadi dikarenakan kelompok tani hanya meminta bantuan berupa dana segar. Hal ini dikarenakan modal awal para kelompok tani berasal dari pinjaman bank maupun orang lain. Sementara pihak perusahaan akan melakukan pergantian kerusakan berupa barang semisal rombong, bibit, maupun tali.
Kebuntuan terpecahkan setelah kedua belah pihak melakukan negoisasi. Disepakati bantuan yang diusulkan oleh PT IMM diterima oleh Kelompok Tani Satria dengan catatan bantuan tersebut tidak diperlambat prosesnya serta tidak merugikan masyarakat. (*/ak)
