Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera mengevaluasi efektivitas dana otonomi khusus (otsus) bagi Papua. Adapun, evaluasi yang dimaksud berupa kecocokan rencana alokasi anggaran dengan realisasinya.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, seharusnya dana otonomi yang diberikan pemerintah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi paling timur tersebut. Dengan demikian, evaluasi tak hanya menilai penyerapannya, tetapi juga dampak langsung dari pemberian dana tersebut.
“Dana otsus Papua kan dananya sudah cukup lama. Jadi kami lihat secara komprehensif, biasa lah evaluasi dana otsus Papua dan Papua Barat termasuk tambahan dana untuk infrastrukturnya, kami akan lihat secara holistik,” ujar Mardiasmo ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (31/1).
Jika Kemenkeu menemukan adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran, maka dana otsus Papua bisa diberikan sanksi seperti penundaan transfer. Namun, Kemenkeu tidak bisa memangkas anggaran dana otsus begitu saja mengingat dana otsus Papua masuk ke dalam transfer daerah, yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, penyusunan dan perubahan APBN tentu harus mendapat restu dari dewan legislatif. Dengan demikian, pemangkasan dana otsus memang dimungkinkan, tetapi membutuhkan proses yang panjang.
“Kalau sampai ada pemotongan, ini harus dibicarakan dengan DPR karena ini masuk hak APBN. Apalagi jika sudah masuk APBN, maka itu akan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mereka (Pemerintah Provinsi),” paparnya.
Di samping itu, Kemenkeu juga berharap Inspektorat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ikut mengawasi penggunaan dana otsus tersebut, sebelum ditindaklanjuti di tingkat pusat oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
“Kalau dari Kemenkeu sendiri kami akan melihat dari segi efektivitas anggarannya,” ujar dia.
Belakangan, efektivitas dana otsus Papua disorot lantaran timbulnya wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, dana otsus ini perlu diberikan pendampingan khusus agar tepat sasaran.
Di sisi lain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berharap ada evaluasi dana otsus Papua seiring kualitas hidup masyarakat Papua yang tak serta merta terdongkrak.
Adapun, pemerintah telah menggelontorkan uang sebanyak Rp63,8 triliun sejak dana otsus ini digulirkan tahun 2002 hingga 2017 lalu. Sementara itu, dalam APBN 2018, dana otsus Papua dipatok di angka Rp5,6 triliun.
Mengacu UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang dana otonomi khusus, alokasi dana otsus ditetapkan 2 persen dari total pagu dana alokasi khusus (DAU) nasional dalam APBN. (agi/ak/cnn)
