JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menanggapi keinginan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono terkait dibukanya pemekaran daerah baru. Ma’ruf menegaskan pada prinsipnya moratorium pembentukan daerah baru masih berlaku. Hanya saja dikecualikan untuk Papua.
Saat ditemui di kantornya Rabu (22/1/2020), Ma’ruf menjelaskan pemerintah sampai saat ini masih berpegang pada prinsip moratorium pemekaran daerah baru. ’’Tidak ada pemekaran. Kecuali memang yang menyangkut Papua,’’ jelasnya.
Ma’ruf mengatakan untuk wilayah Papua sudah lama ditetapkan akan dibentuk provinsi baru. Tapi hingga sekarang belum direalisasikan. Setidaknya ada dua provinsi baru yang akan dibentuk di Papua. Sampai saat ini namanya belum ditetapkan. Diantara nama yang beredar adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Untuk itu sampai saat ini pemerintah masih terus mengkaji adanya pemekaran provinsi baru di Papua. ’’Baru dalam pembahasan. (Dikaji, Red) baik buruknya, efektif atau tidaknya,’’ jelasnya. Ma’ruf menegaskan para prinsipnya moratorium pemekaran baru tetap berlaku. Meskipun banyak usulan pemekaran provinsi lain di luar Papua.
Jadi dia menegaskan pengecualian moratorium pemekaran daerah baru berlaku untuk Papua. ’’Sebab nanti kalau dibuka satu, nanti semua minta (pemekaran, Red) itu,’’ kata dia. Selain itu Ma’ruf mengatakan tida semua daerah membutuhkan pemekaran daerah baru. Dia menjelaskan pemerintah akan mengkaji secara prioritas terkait adanya pemekaran daerah baru.
Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono mengatakan saat ini ada kebutuhan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua. Dia juga mengatakan saat ini DPD sedang membuat kajian sebagai dasar usulan kepada pemerintah supaya moratorium pemekaran daerah baru dibuka kembali.
Dia mengatakan kebutuhan pemekaran daerah baru itu didasari sejumlah kebutuhan. Diantaranya adalah pertimbangan pemerataan pembangunan serta pengembangan daerah. ’’Papua paling gakada dua provinsi ke depan yang harus ada pemekaran,’’ jelasnya. (wan/kpg)
