Indonesia saat ini sedang mendapatkan musibah karena virus korona atau COVID-19 sedang mewabah di Indonesia. Tercatat sudah ada 686 yang positif virus korona.
Untuk mencegah dampak ekonomi dari wabah virus korona itu, masyarakat akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah. Hal ini sebagai kompensasi masyarakat yang terdampak virus korona.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, BLT tersebut mulai diberikan pada April 2020 ini. Setidaknya sebanyak 15,2 juta masyarakat Indonesia akan mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut.
“Pemerintah sudah mempersiapkan bantuan langsung tunai dengan cakupan 15,2 juta rumah tangga yang selama ini menerima Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT). Dan ini Insya Allah akan diberikan setiap bulan dan ada penambahan dari jumlah yang pertama,” ujar Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif tersebut menambahkan, saat ini pemerintah sedang melakukan pendataan keluarga yang bakal berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut.
“BLT sudah akan diterapkan mulai April, karena Maret sudah mau berakhir. Jadi masa pemberian itu tiga bulanan. Kita lihat sesudah tiga bulan nanti bagaimana,” katanya.
Sementara, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) Asep Sasa Purnama mengatakan, bantuan program keluarga harapan (PKH) tahap kedua dan seterusnya akan diberikan lebih cepat dari jadwal semula.
“Penyaluran PKH tahap kedua yang seharusnya April menjadi pertengahan Maret. Tahap ketiga yang seharusnya Juli jadi April, sehingga (selama) masa tanggap darurat, KPM (keluarga penerima manfaat) mendapatkan manfaat ganda,” katanya.
Selama terdampak COVID-19 ini, Kemensos tidak hanya mempercepat penyaluran PKH, tetapi juga meningkatkan besaran bantuan beli sembako ke 15,2 juta penerima yang mulanya Rp 150.000 per keluarga per bulan jadi Rp 200.000.
Bantuan senilai Rp 200.000 akan diberikan ke para penerima selama enam bulan mulai Maret sampai Agustus.
Tidak hanya itu, Kemensos RI juga menyiapkan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk seluruh daerah terdampak COVID-19. Tujuannya, pemerintah ingin memastikan kebutuhan pangan keluarga miskin dan rentan miskin terpenuhi selama mereka terdampak pandemi. (jpc)
