BONTANG – Sebanyak 5 ribuan warga Bontang masih belum melakukan perekaman KTP elektronik atau KTP-el. Hak pilih mereka pun terancam tak terakomodir dalam pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 27 Juni 2018 mendatang.
Kabid Pelayanan Pendaftaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, Eka Dedhy Anshariddin mengakui bulan ini jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman sebanyak 5 ribuan. Jumlah tersebut berkurang dari bulan sebelumnya yang masih 6.383 penduduk yang belum melakukan perekaman.
Hal tersebut karena kurangnya kesadaran warga untuk melakukan perekaman. Sehingga, mereka cenderung melakukan perekaman KTP-el saat waktu darurat seperti untuk jaminan kesehatan ketika sakit. Oleh karenanya, kesadaran warga perlu ditingkatkan.
“Memang beberapa kendala masih kami alami, seperti ada yang sudah meninggal tetapi belum dilaporkan oleh ahli waris,” jelas Eka saat ditemui di kantornya, Senin (5/2) kemarin.
Tak hanya itu, Eka menyebut juga masih banyak warga yang berpindah dan tidak melaporkan kepindahannya. Sehingga masih tercatat sebagai warga Bontang. Selain itu, ada juga warga yang berpindah namun hanya pindah kecamatan atau kelurahan saja dan masih sebagai warga Bontang dengan data sebelumnya. “Target kami lebih cepat lebih baik, makanya kami tunggu partisipasi dari masyarakatnya yang kami tunggu,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait blangko, Eka menyatakan stoknya stabil. Disdukcapil Bontang saat ini masih memiliki 3 ribu stok blangko KTP-el, pihaknya juga akan mengambil stok di provinsi sebanyak 4 ribu blangko. “Stoknya aman saja,” imbuhnya.
Data 5 ribu tersebut memang bukan termasuk data pemilih. Tetapi karena termasuk penduduk yang sudah wajib KTP, maka bisa menjadi sebagai daftar pemilih sementara yang nanti akan diatur oleh KPU. Sehingga jelang pilkada, jika sudah melakukan perekaman dan bisa langsung dicetak maka KTP-el bisa ditunjukkan untuk menggunakan hak pilih. “Nanti ada DPS lagi, kalau masuk arahnya kesana, biasanya ada regulasinya beberapa hari jelang pilkada dari KPU,” tandasnya
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Bontang Agus Susanto mengatakan, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, bahwa pemilih adalah orang yang sudah melakukan rekam KTP-el sehingga sudah memiliki surat keterangan (suket) maupun KTP.
“Kalau belum melakukan perekaman, maka mereka pasti belum memiliki KTP-el atau suket,” kata Agus.
Padahal, kata Agus, sejak tanggal 19 Januari sampai 18 Februari mendatang, KPU Bontang sedang melaksanakan agenda pencocokan dan penelitian (coklit) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) harus melakukan penelitian dengan sangat detail door to door. “Jajaran kami di tingkat PPL (Panitia Pengawas Lapangan, Red.) saat ini juga melakukan pengawasan melekat ke PPDP saat bertugas. Kami minta mereka bekerja sesuai prosedur dan kalau ada yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih karena tak punya KTP-el, ataupun suket (surat keterangan, Red.), maka kami minta KPU nanti berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk menjemput bola dan melakukan perekaman data,” ungkapnya. “Kami berharapa nanti saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), mereka sudah terakomodir,” tambahnya. (mga)
