SANGATTA – Rupanya isu calo yang menawarkan jasa menjadi CPNS palsu kepada Tenaga Kontrak Kerja Daerah (TK2D) masih bertebaran di Kutim. TK2D diminta untuk mengumpulkan ijazah, agar dipermudah lolos sebagai CPNS. Tidak hanya ijazah saja, tetapi lebih dari itu.
Bahkan dikabarkan, ijazah tersebut dikumpulkan kepada pengurus Forum TK2D Kutim. Sebagai salah satu persyaratan mengikuti CPNS.
Informasi tersebut pun telah menyebar ke banyak kecamatan di pelosok Kutim. Akhirnya sampai ke telinga petinggi Pemkab Kutim.
Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang menegaskan, informasi pengumpulan ijazah tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Sebab, CPNS harus dilewati secara prosedural. Sementara TK2D, masih diseleksi untuk dilakukan pengurangan jumlahnya yang saat ini sudah membludak.
“Kami sudah kroscek ke BKPP (Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan) Kutim. Tidak ada pengumpulan ijazah TK2D. Ini akan menjadi masalah kalau dikaitkan dengan isu-isu yang tidak benar. Apalagi soal formasi CPNSD,” tegasnya.
Dirinya mengetahui informasi terkait pengumpulan ijazah tersebut, diperoleh dari SMS salah satu TK2D yang menanyakan kebenaran soal hal tersebut. Berdasarkan hal itulah ia langsung mencari klarifikasi dari BKPP Kutim.
“Saat saya dapat SMS, saya langsung klasifikasi,” katanya.
Sebelumnya, salah seorang TK2D di lingkungan Pemkab Kutim yang tak ingin disebut namanya, mengaku diminta mengumpulkan ijazah pada pengurus forum TK2D.
Untungnya, dia tak tertipu dan batal mengumpulkan ijazah tersebut lantaran informasi yang diterima masih simpang siur.
“Saya sempat disuruh untuk mengumpulkan ke Forum TK2D. Tapi kami tidak kumpul soalnya informasinya belum jelas,” ujar TK2D itu.
Terpisah, Ketua Harian Forum TK2D Kutim Rahman membenarkan adanya pengumpulan ijazah oleh Forum TK2D. Namun, itu bukan untuk menjadi calo percepatan CPNS, atau menjadi BKPP tandingan.
Melainkan hanya sekadar mendata jumlah dan identitas TK2D di Kutim. Terutama untuk menyegarkan data jumlah TK2D yang dikabarkan mencapai sembilan ribu orang.
“Kami memang pernah menginstruksikan pengumpulan ijazah, tapi untuk mendata saja berapa jumlah TK2D di Kutim,” imbuh dia.
Diketahui, Kasmidi sebelumnya sempat berjanji, akan mengurangi jumlah TK2D di Kutim, sebab jumlahnya yang membludak, namun kualitas kerjanya tidak sepadan. Sebab, dalam hasil pendataannya, tidak jarang ditemukan TK2D yang suka membolos, namun tetap menerima gaji. (dy)
