Bontang – Beragam pandangan dilontarkan oleh Fraksi DPRD sehubungan wacana peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Salah satunya, Fraksi Hanura Perjuangan menyatakan perlunya kajian secara komprehensip dan koordinasi dengan pihak yang terkait sehubungan perubahan ketiga atas Perda Kota Bontang nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Wakil Ketua Fraksi Hanura Perjuangan Agus Suhadi mengatakan NJOP merupakan salah satu sektor inovasi upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kajian tersebut bertujuan agar di dalam perubahan Perda tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” kata Agus Suhadi saat memberikan tanggapan atas nota penjelasan tujuh Raperda di tahun 2018, Senin (19/2) lalu.
Selaras, Fraksi Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera (ADPS) menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah.
Anggota Fraksi ADPS Setiyoko Waluyo menilai penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan tahadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kedua sumber pendapatan daerah tersebut seharusnya menjadi sumber penerimaan utama.
“Sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin berkurang. Pada gilirannya, daerah diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal,” kata Setiyoko.
Menurutnya, kebijaksanaan pemerintah daerah yang sangat tepat saat ini guna meningkatkan penerimaan daerah dengan menitikberatkan pada intensifikasi pemungutan pajak. Yakni pengoptimalan beberapa jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada. Terkait peningkatan NJOP fraksi gabungan empat partai politik ini meminta adanya sosialisasi kepada masyarakat serta kenaikan yang terjadi tidak menambah beban masyarakat. (*/ak)
