SANGATTA – Sistem outsourcing bagi karyawan yang memiliki risiko kerja tinggi masih marak di Kutim. Loyalitas para karyawan dianggap tak sebanding dengan upah yang mereka dapat.
Abdul Jasmin Ketua Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Kaltim mengatakan sistem outsourcing di Kutim masih banyak digunakan. Dirinya mengungkapkan tidak sesuainya upah dengan kinerja karyawan seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah.
“Di Kutim banyak sekali karyawan tidak tetap. Mereka hanya dikontrak, kerja totalitas gaji minim. Tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya,” ucapnya dalam sambutannya pada Mukernas PPMI di Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, Senin (5/3) kemarin.
Ia mengatakan di Kalimantan Timur, terutama Kutim merupakan aset sumber daya alam batu bara terbesar di Indonesia. Bahkan dikelola oleh perusahaan yang besar pula. Dia menyayangkan pekerja operator kendaraan alat berat, yang berisiko sangat tinggi hanya dijadikan karyawan kontrak.
“Di Sangatta sendiri, perusahaan batubara terbilang besar. Banyak pekerja operator yang jam kerjanya sangat padat. Namun sangat disayangkan status mereka hanya dikontrak saja. Bukan menjadi karyawan tetap. Padahal pekerjaan mereka sangat riskan,” ujarnya.
Selain itu, Jasmin mengatakan PPMI akan membangun rencana strategis untuk membela kepentingan pekerja di seluruh Indonesia. Dia mengharapkan kerjasama yang baik dari tiga elemen kuat, yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Hal tersebut bertujuan agar dapat menjadikan Kaltim sejahtera.
“Ketiga elemen tersebut harus bersinergi, agar tidak ada tindak diskriminatif. Jadi Kaltim bisa bebas dari outsourcing yang merugikan,” katanya.
Dalam orasinya, Presiden PPMI Wahidin mengatakan pemerintah harus lebih giat mengawasi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Selain itu, ia meminta upah pekerja Indonesia tidak boleh lebih rendah dari pekerja asing.
“Saya sangat miris melihat upah minimum. Hanya Rp 2,5 juta saja. Sedangkan, jika pegawai asing datang begitu diapresiasi lebih. Mereka yang menjadi bos di negara kita, mendapat gaji tinggi, dan fasilitas yang spesial,” ungkapnya.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro Kesra) Kaltim, Elot menyampaikan warga Kutim harus mempersiapkan diri menyongsong proyek kilang baru di Bontang dan Balikpapan. Dirinya berharap pekerja dapat tingkatkan kompetensi dan profensional agar tidak kalah saing dengan tenaga asing.
“Di Kaltim akan ada kilang baru, semoga masyarakat kita bisa bersaing, tidak kalah dengan tenaga asing,” tutupnya.
Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) laksanakan Musyawarah Kerja Nasional di Kutai Timur, pada 4-6 Maret 2018. Kegiatan yang dihadiri 21 Provinsi tersebut menuntut kesejahteraan karyawan, terutama penghapusan outsourcing. (*/la)
