Desak Pecat Menaker
JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk memecat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri dan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Pasalnya, keduanya dianggap gagal mengawasi masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok. Sementara, Komisi III DPR RI justru akan ‘soundingkan’ hal tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yassona H Laoly.
“Sudah segera copot saja Menteri Tenaga Kerja dan Dirjen Imigrasi jangan sampai akibat ketidak becusan mereka mengurus dan menjalankan tugas mereka yang meyebabkan masuknya ratusan ribu WNA illegal yang berniaga dan bekerja di Indonesia,” ungkap Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra kepada wartawan, kemarin.
Arief menduga, ada oknum di Kemenkertrans dan Dirjen Imigrasi yang berperan dalam memfasilitasi TKA ilegal itu masuk ke Indonesia. Dua institusi itu, telah dijadikan ladang bisnis untuk sebagai jalan masuk TKA ilegal.
“Sangat bohong sekali kalau masuknya TKA ilegal dan WNA ilegal asal China tidak melibatkan petinggi-petinggi di Keimigrasian dan Departemen Tenaga Kerja. Pasti ada praktik mafia besar yang bekerja memasukan TKA dan WNA ilegal di kedua jajaran pemerintahan tersebut,” paparnya.
Besarnya jumlah tenaga kerja asing ilegal itu, sambung Arief, membuat Indonesia mengalami kerugian. Dia menuturkan, kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas TKA ilegal itu semisal berkurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat hingga menurunnya pendapatan pengusaha domestik.
“Kerugian tersebut di antaranya hilangnya kesempatan masyarakat Indonesia dalam memasuki lapangan kerja diberbagai sektor baik informal dan formal, serta menurunnya pendapatan para pemilik usaha di sektor niaga di pertokoan pertokoan sebab banyak WNA secara ilegal melakukan aktivitas perniagaan di pasar-pasar dan pertokoan,” jelas dia.
Kerugian lainnya, lanjut Arief, terjadi di sektor pajak. Penerimaan pajak menjadi berkurang karena TKA asal China utuk masuk secara ilegal sehingga tidak terdaftar dan dikenakan pajak. “Sementara kerugian yang dialami oleh Negara dari sisi ekonomi adalah tidak adanya penerimaan negara berupa Pajak sebab mereka saja masuk secara illegal dan mana mungkin akan bayar Pajak sebagai TKA dan WNA yang melakukan aktivitas niaga secara illegal,” tuturnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun langsung memberantas dugaan pungli di Kemenakertrans dan keimigrasian terkait masuknya tenaga kerja asing ilegal itu. “Partai Gerindra meminta Polri, Kejaksaan dan KPK untuk turun memberantas para mafia importir TKA dan WNA ilegal yang masuk Ke Indonesia dengan difasilitasi oleh Imigrasi dan Depnaker,” tandasnya.
Sementara, anggota Komisi III DPR Junimart Girsang mengatakan, persoalan banyaknya TKA ilegal asal China akibat kebijakan bebas visa akan ditanyakan Komisi III DPR kepada Menkumham, Yasonna H Laoly awal 2017 mendatang. Terutama jumlah wisatawan mancanegara yang tidak kunjung kembali ke negara masing-masing. “Kemarin kebetulan saya sebagai pimpinan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau (Kepri, Red), dan kami pun konsern di masalah keimigrasian,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, kemarin.
Rencananya, sambung politisi PDIP itu, MenkumHAM Yasonna H Laoly akan dipanggil Komisi III DPR setelah reses DPR nanti. “Kita akan mengundang Menkumham dan menanyakan bagaimana sih sistem online mereka ini, apakah bisa terdeteksi, karena kan kalau menurut kepala imigrasi di Batam Center dan di Sekupang, itu kebanyakan orang warga negara asing China,” pungkasnya. (aen/JPG)
