BONTANG –Program pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas di Indonesia. Sama halnya dengan Kota Taman, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase menargetkan angka kemiskinan turun dari 5,4 persen ke 4 persen. Target tersebut pun, diyakini oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-P3M) bakal tercapai.
Kepala Dissos-P3M Bontang Abdu Safa Muha mengatakan, memang kendala saat ini yang dialami ialah keluarga yang terdata sebagai warga miskin belum semuanya tepat sasaran. Sehingga muncul pertanyaan di benak masyarakat, mengapa yang seharusnya sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) malah justru tidak terdata di Kementerian Sosial? “Memang kalau data kemiskinan diganti menjadi data kekayaan tentu akan lebih mudah untuk menemukan orang miskin,” jelas Safa saat ditemui belum lama ini.
Menurutnya, ketika masyarakat mendengar akan diberi bantuan jika terdata sebagai orang miskin maka mereka akan ramai-ramai mengaku miskin. Mengingat bantuan yang diberikan cukup banyak dan gratis. Sehingga, Safa mengungkapkan perlunya sikap mental yang baik dari diri masyarakat agar jangan selalu ingin disebut sebagai orang miskin hanya karena ingin mendapat bantuan dari pemerintah. “Makanya saya apresiasi warga yang mau berlapang dada keluar dari data orang miskin dan memberikannya kepada yang benar-benar membutuhkan. Perlu sikap mental yang kuat untuk melakukan semua itu,” ujarnya.
Disinggung cara mengantisipasi agar data kemiskinan bisa tepat sasaran, Safa mengatakan data tersebut berasal dari pusat, yakni Kemensos. Dan Kemensos juga tak bisa digugat karena memiliki fakta dampak dari BPS. “Jika ditanya soal kevalidannya ke Kemensos, maka mereka akan menjawab bahwa data tersebut pasti valid karena ada mekanisme yang dilalui,” ungkapnya.
Terkait target 4 persen, Safa meyakini bisa tercapai dengan catatan harus obyektif. Safa memberikan apresiasi kepada warga yang legowo melepas kepesertaan PKH dan Rastra. “Waktunya untuk melakukan perubahan ini di bulan Mei, jika lepas maka masih ada bulan November. Sehingga di 2019 tidak ada lagi persoalan data tidak tepat sasaran,” pungkasnya. (mga)
