Syarat PT Beratkan Para Sopir, Dorong Kerja Sama Koperasi

SAMARINDA – Kehadiran Bandar Udara (Bandara) Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Samarinda membuka peluang bagi munculnya moda transportasi umum. Namun masuk di jalur baru menuju bandara tersebut bukan perkara mudah. Pasalnya, para sopir yang ingin bekerja sama dengan manajemen bandara harus  berasal dari perseroan terbatas (PT).

Ketua Organisasi Gabungan Transportasi (Orgatrans) Kaltim, Kamariyono menegaskan, aturan tersebut terlampau berat bagi para sopir yang bergabung dalam Orgatrans. Sebab hingga kini pihaknya hanya bernaung di bawah koperasi.

“Kalau menggunakan PT untuk kerja sama dengan manajemen APT Pranoto, maka akan sulit lagi kami masuk di sana. Kami akan dorong kerja sama hanya menggunakan koperasi,” ujar Kamariyono, Ahad (29/4) kemarin.

Kata dia, penggunaan PT hanya akan membuka peluang bagi pengusaha transportasi besar. Sedangkan sebagian besar sopir yang beroperasi di Kaltim berada di bawah naungan Orgatrans. Mestinya, lanjut Kamariyono, kemudahan layak diberikan pada sopir yang bernaung di bawah Orgatrans. Karena itu pimpinan bandara perlu mempertimbangkan ulang wacana penggunaan PT untuk kerja sama.

“Koperasi ini kumpulan orang-orang kecil yang ingin berusaha di bidang transportasi. Itu saja yang kami dorong untuk dipertimbangkan. Kalau gunakan PT, kami akan sulit masuk di bandara,” sebutnya.

Dia mencontohkan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan. Orgatrans meminta koperasi untuk bekerja sama dengan kepala bandara. Hingga kepala bandara di Kota Minyak menerima dengan lapang tanpa mempersyaratkan penggunaan PT.

“Kenapa di Samarinda kami harus gunakan PT? Saya tidak setuju dengan itu. Persoalan ini yang akan kembali kami bicarakan dengan kepala bandara. Supaya kami bisa saling mempermudah kerja sama ini,” ujarnya.

Kamariyono menyebut, dirinya telah menyediakan transportasi yang akan beroperasi di Bandara APT Pranoto. Bahkan jauh sebelum Orgatrans berkomunikasi dengan kepala bandara, para sopir telah menyatakan kesediaan beroperasi di jalur bandara baru tersebut.

“Kami akan masukkan kendaraan yang layak dan pantas sesuai standar bandara. Harus saya tegaskan, ini bukan angkot yang kami masukkan, tetapi kendaraan layak untuk para penumpang yang keluar atau masuk bandara,” ujarnya.

Namun langkah awal yang harus dilakukan pemerintah daerah, kata dia, tidak menambah trayek yang akan beroperasi bandara. Dinas Perhubungan (Dishub) diharapkan tetap mempertahankan trayek yang ada.

“Bahkan pemerintah harus mengurangi trayek, terutama di bandara. Kalau ada penambahan trayek baru, kami akan memprotes pemerintah. Kami akan menolak habis-habisan,” tegasnya.

Kamariyono menambahkan, Dishub Kaltim dapat mengalihkan trayek yang sudah ada di Samarinda. Dengan catatan, trayek angkot dialihkan untuk mendapatkan trayek di bandara.

“Gunakan saja trayek angkot itu. Tetapi mobilnya sesuai standar bandara. Tujuannya supaya transportasi di Samarinda tidak menumpuk. Karena yang ada saja sudah menimbulkan kemacetan, apalagi mau menambah trayek,” imbuh Kamariyono. (*/um)