SANGATTA- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur (Kutim) mengaku belum mengetahui jika pada tahun 2017 ini pemerintah akan membuat penangkaran buaya di Kutim. Baik secara lisan, maupun tulisan. Karenanya, pihaknya belum dapat memberikan penjelasan pasti mengenai penangkaran tersebut. “Saya belum tahu masalah itu (Penangkaran, Red),” ujar Kepala DLH Encek Ahmad Rafiddin Rizal.
Memang katanya, masalah penangkaran buaya ini kerap kali dibicarakan dalam coffee morning. Akan tetapi, Bupati maupun Wakil Bupati tidak menjelaskan secara spesifik siapa yang akan membuat penangkaran buaya tersebut. Apakah DLH atau Dinas Pariwisata (Dispar). Karenanya, pihaknya tidak mengetahui dengan jelas pembuatan penangkaran buaya tersebut. “Kalau kami gak ada. Gak ada dimasukkan dalam program kami. Uang satu miliar tersebut, hanya untuk operasional saja,” kata Rizal.
Meskipun begitu, dirinya mengaku akan melakukan koordinasi dengan Wakil Bupati untuk memastikan pembuatan penangkaran buaya tersebut. Apakah benar adanya dan jika benar, siapa yang akan mengelolanya. Karena semua itu, perlu kejelasanan sehingga tidak tumpang tindih. “Kami akan komunikasikan dulu,” katanya.
Sementara itu Kadispar Dwi Susilanto Gamawan, membenarkan jika pada tahun ini pemerintah akan membuat penangkaran buaya di Kutim. Hanya saja, dirinya belum mengetahui pasti kebenaran tersebut. Sebab, kabar yang didapatkannya tidak secara langsung, akan tetapi dari anggotanya. “Saya masih di Samarinda. Jadi saya belum tau pasti,” katanya.
Akan tetapi, dari yang didengarnya, anggaran untuk pembuatan penangkaran buaya sudah ada. Mengenai besaran belum jelas. Karena, anggaran tersebut masih bulat belum terperinci. Sehingga, diperlukan kejelasan ulang mengenai hal tersebut. “Senin (30/1) saya akan konfirmasi lagi kepastiannya,” katanya.
Jika benar, pastinya semua pihak akan dilibatkan, seperti halnya Balai Konserfasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan DLH. Karena setahunya, kalau bukan DLH, maka Dinas Pekerjaan Umum (Dispekum) yang akan melakukan pengerjaan penangkaran buaya tersebut. “Kami serahkan kepada LH atau PU yang kerjakan. Jika sudah jadi, baru kami yang kelola untuk pariwisatanya,” katanya. (dy)
