BONTANG – Pasokan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang hingga saat ini masih berstatus aman alias banyak stok. Apalagi sejak adanya sistem subsidi silang antar Disdukcapil kabupaten/kota, kekhawatiran terhadap kekosongan blangko seperti yang terjadi tahun lalu bisa diminimalisir. Hal tersebut disampaikan Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Diskucapil Bontang, Muhammad Thamrin, kepada Bontang Post, Kamis (2/8) kemarin.
Dikatakan Thamrin, sebelum stok blangko KTP-el di Bontang habis, pihaknya sudah mengusulkan penambahan ke Disdukcapil Provinsi Kaltim. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan. Namun apabila di provinsi belum juga mengirimkan sementara stok di salah satu kabupaten/kota sudah habis, maka Disdukcapil Kaltim akan melakukan sistem subsidi silang terlebih dahulu kepada kabupaten/kota lainnya yang masih memiliki stok blangko banyak.
“Contohnya ketika di Bontang mengalami keksongan blangko namun di Kutim masih tersedia stok yang cukup banyak, maka provinsi akan mengambil stok dari Kutim untuk dipinjamkan ke Bontang. Nanti ketika Bontang mendapat jatah, maka wajib mengembalikan ke Kutim sesuai dengan jumlah yang telah dipinjam sebelumnya,” ujarnya.
Ditanya soal ketersediaan stok, Thamrin menyebut Diskucapil Bontang saat ini masih memiliki stok 800 blangko KTP-el. Adapun warga yang sudah berstatus Print Ready Record (PRR), sebanyak 256 orang. Sehingga diprediksi, ketersediaan blangko bertahan 2-3 minggu saja.
“Untuk itu kami berharap, usulan penambahan kami ke provinsi bisa segera terealisasi. Sehingga tidak sampai ada kekosongan,” harapnya.
Terkait jumlah warga Bontang yang belum melakukan perekaman KTP-el, Thamrin berujar hingga saat ini berdasarkan database Disdukcapil, jumlahnya mencapai sekitar 5 ribu penduduk. Namun jumlah tersebut tidak sepenuhnya nyata di lapangan. Pasalnya beberapa faktor juga mempengaruhi. Seperti sudah meninggal namun tidak dilaporkan oleh keluarganya, ataupun pindah ke luar kota namun tidak melapor.
“Kami sudah cek saat turun ke lapangan. Namun selama tidak ada dokumen resmi, kami juga tidak berani untuk menghapus nama yang bersangkutan dari database,” ucapnya.
Untuk mengurangi angka warga yang belum melakukan perekaman, Disdukcapil telah melakukan berbagai inovasi dan terobosan. Di antaranya melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah, mendatangi warga yang mengalami sakit parah dan jompo namun belum melakukan perekaman, serta jemput bola ke pesisir.
“Kami mengimbau kepada warga yang belum melakukan perekaman KTP-el untuk segera merekam. Apalagi di 2019 nanti, syarat untuk memilih di Pemilu harus memiliki KTP-el. Suket (Surat keterangan , Red.) sudah tidak berlaku lagi,” pungkasnya. (bbg)
