Pipanisasi Diutamakan untuk Kepentingan Kaltim 

SAMARINDA – Penolakan pipanisasi gas oleh gubernur, bupati, dan wali kota di Kaltim mendapat respons dari Badan Pengaturan Hilir (BPH) Migas. Rencana pipanisasi gas tersebut tetap akan dilanjutkan. Namun skemanya, akan diutamakan untuk penyaluran gas di Benua Etam.

Kepala Sub Bagian Umum BPH Migas, Dina Amari menuturkan, pipanisasi gas yang menggandeng PT Bakrie and Brothers akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan gas di Kaltim.

Sehingga penyaluran salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui itu tidak akan diekspor ke daerah lain. “Kalau yang diperlukan oleh masyarakat di sini adalah gas untuk internal Kalimantan, artinya pipa itu untuk support hanya untuk Kalimantan saja. Jadi enggak perlu kami sambung ke Jawa,” katanya, Kamis (13/9) kemarin.

Rencanya, jalur pipanisasi gas akan berpusat di Kota Bontang. Kemudian disalurkan ke Samarinda, Balikpapan, hingga di Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel). Di Banjarmasin, akan dipasang pipa yang akan dihubungkan ke Palangkaraya Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Pontianak Kalimantan Barat (Kalbar).

Pada rencana awal, pemerintah pusat melalui BPH Migas ingin menghubungkan pipa tersebut dari Banjarmasin ke Pulau Jawa. Konsep tersebut bermaksud untuk mempermudah penyaluran gas di Indonesia.

Karena saat ini, PT Bakrie and Brothers sendiri telah memasang pipa gas di seksi I Kalimantan-Jawa (Kalija). Namun demikian, rencana tersebut bakal direvisi.

Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir, produksi gas di Kaltim kian menipis. Dia mencontohkan di Bontang, sebelumnya terdapat delapan kilang gas. Namun pada 2018, hanya tersisa tiga train.

“Bontang sekarang sudah mulai menurun produksinya. Keraguan Pak Gubernur itu wajar. Kalau di sini saja masih kurang, ngapain dibawa ke Jawa? Apalagi di sini bisa langsung dijual,” ucapnya.

Sejatinya, pipanisasi gas justru akan menguntungkan masyarakat Kaltim. Sebab, penyaluran gas di industri dan rumah tangga akan lebih mudah. Selain itu, biaya yang dikeluarkan lebih murah dibanding pengangkutan dengan menggunakan kapal. “Karena pipa akan langsung terhubung di konsumen yang membutuhkan,” kata Amari.

Sebelumnya, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menolak keras rencana pemasangan pipa gas sepanjang 340 kilometer tersebut. Wali kota perempuan pertama di Kota Taman itu beralasan, pemasangan pipa gas akan mengancam kelangsungan ekonomi di kota itu.

Terlebih pasokan bahan baku gas di sejumlah perusahaan pengolah kian merosot. Ketika pipanisasi gas disepakati, maka akan mengurangi pasokan bahan baku.

“Saat ini saja tinggal tiga train yang aktif. Padahal dulu ada delapan train. Apabila pipanisasi ini disepakati, mungkin tinggal satu train yang aktif. Bisa juga tidak ada lagi train yang akan beroperasi,” sebut Neni.

Dia mengatakan, hingga saat ini perusahaan pengolahan minyak dan gas (migas) di Bontang mendapatkan pasokan dari PT Vico dan PT Total E&P Indonesie. Kedua perusahaan tersebut menjadi pemasok terbesar untuk pengolahan gas.

“Bayangkan ketika ada pipanisasi. Kemudian gas yang dialihkan ke Kota Bontang Tinggal beberapa saja. Bontang bisa jadi kota mati,” ucapnya.

Pun demikian, Neni berpendapat dalam jangka panjang pasokan gas akan habis. Sehingga daerah pengolah seperti Bontang akan mengimpor dari luar negeri. “Sekarang saja perumahan-perumahan di Bontang sudah mulai sepi. Karena tinggal tiga train yang beroperasi. Jika pipanisasi ini terjadi, maka Bontang akan ditinggalkan,” sambung dia.

Bupati Kabupaten Paser, Yusriansyah Syarkawi mengungkapkan, berdasarkan peta pembangunan pipa gas tersebut, wilayah setempat akan dilintasi pipa gas yang dipasang PT Bakrie and Brothers.

“Nanti yang akan dilintasi pipa di sebelah barat jalan nasional. Kurang lebih ada sepuluh perusahaan perkebunan dan cagar alam yang akan dilalui pipa ini,” bebernya.

Kemudian merujuk pada data yang diterima Yusriansyah, pipa gas itu juga akan melewati taman hutan raya (Tahura). Sedangkan di sebelah timur wilayah yang digunakan untuk pemasangan pipa tersebut, terdapat cagar alam.

“Kalau dilihat dari kenyataan ini, saya sepakat untuk menolak rencana pemasangan pipa gas ini. Karena sudah pasti memerlukan lahan yang cukup panjang,” katanya. (*/um)