SANGATTA – Terkait pemberitaan sebelumnya, dalam aksi damai forum TK2D yang dilaksanakan Selasa lalu, perihal larangan Dinas Pendidikan (Disdik) terhadap Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D)-nya agar tidak terlibat kegiatan tersebut.
Hal itu dibantah oleh Plt Kadisdik Kutim, Roma Malau. Dirinya menyatakan, tidak pernah melarang pegawai TK2D-nya mengikuti aksi ini. Menurutnya, ia mempersilahkan pegawai untuk mengikuti kegiatan apapun yang dianggap positif, dengan persyaratan tidak mengganggu pelayanan publik.
“Maaf, kami tidak pernah melarang TK2D baik guru maupun non guru untuk mengikuti aksi damai. Kami hanya menyampaikan jangan sampai pelayanan publik terganggu. Karena Disdik merupakan pelayanan dimana di antaranya adalah anak-anak sekolah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (26/9).
Dia mengaku tidak akan membatasi hak TK2D dalam mengeluarkan pendapat. Baginya, hak demokrasi boleh digunakan siapapun. “Disdik tidak pernah melarang TK2D di bawah kami untuk membatasi hak suaranya. Sedangkan posisi saya kemarin sedang di Bengalon ada manasik haji cilik PAUD. Saya kaget melihat statement di koran pagi ini,” ungkapnya.
Roma menerangkan, ia tidak pernah menyatakan larangan. Jikapun ada, hanya kasubagnya yang memberi imbauan. Baginya itu merupakan hal wajar, ketika mengingatkan pegawai honor untuk lebih memprioritaskan pekerjaan yang lebih luas sasarannya.
“Tidak ada larangan, itupun kasubag umum saya yang menyampaikan seperti kalimat di atas tadi, karena pelayanan publik. Kasihan jika siswa kami tak ada gurunya, hanya disampaikan jangan terganggu pelayanan publik itu saja,” tandasnya.
Saat dikonfirmasi, salah seorang guru yang mengajar di salah satu SD Sangatta Utara, bernama Putri Aisyah mengaku, tetap melakukan aksi damai. Menurutnya ia ingin menuntut gaji yang tidak dibayar tepat waktu walaupun dirinya bekerja setiap saat.
“Kami ingin keluhan selama ini di dengar. Tenaga pendidik saja masih menerima gaji dengan rapelan. Semoga ke depannya dengan aksi yang kami lakukan, bisa mengubah keadaan,” harapnya. (*/la)
