SAMARINDA – Sejumlah anggota DPRD Kaltim mengeluhkan belum cairnya anggaran untuk kegiatan kedewanan. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kaltim 2018 telah disahkan pada akhir September lalu. Di anggaran perubahan itu, Sekretariat Dewan (Setwan) mendapatkan Rp 34 miliar.
Belum adanya pencairan anggaran tersebut membuat kegiatan dewan terlaksana tanpa didukung pendanaan dari APBD. Akibatnya terdapat anggota dewan yang menggunakan dana pribadi untuk melaksanakan tugasnya.
Salah seorang anggota DPRD Kaltim yang tidak ingin dikorankan namanya menyebut, sudah dua bulan terakhir dirinya tidak mendapatkan “asupan” anggaran. Untuk menopang kegiatannya di sekretariat dan pertemuan dengan konstituen.
Ketika bertemu dengan rakyat, dia kerap merogoh kocek pribadi. Padahal dalam setiap kegiatan dewan, terdapat anggaran yang disediakan lewat APBD Kaltim.
“Iya sulit juga jadinya kalau begini terus. Ini saja gunakan gaji sendiri. Ya terpaksa begitu kan. Kami tunggu saja anggaran cair,” katanya belum lama ini.
Efeknya, intensitas pertemuan dengan konstituen terpaksa dikurangi. Padahal menjelang pemilu, pertemuan dengan rakyat mesti ditingkatkan.
“Terpaksa kami bersabar dulu. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan sudah ada pencairan. Biasanya sih begitu. Kalau lambat, bisa saja imbasnya nanti kegiatan lain tertunda. Karena kami tidak bisa terus mengandalkan uang pribadi,” sebutnya.
Senada, seorang staf di Setwan Kaltim berinisial AM (40) mengatakan, tidak hanya anggota dewan yang belum menerima anggaran untuk kegiatannya. Pegawai di Gedung Karang Paci juga hanya mengandalkan gaji bulanan.
“Terpaksa hanya ngandalin gaji. Kalau hanya gaji, enggak bakalan cukup untuk biaya hidup. Namanya kami ini banyak kebutuhan. Tidak hanya kebutuhan pribadi. Di rumah juga butuh uang,” katanya.
Sebelumnya, Sekretariat Dewan (Sekwa) Kaltim, Muhammad Ramadhan membenarkan belum adanya pencairan dana untuk kegiatan dewan. Hal itu terjadi karena kas di Setwan telah “terkuras” untuk kegiatan sejak awal tahun.
“Kita tunggu saja APBD Perubahan. Memang benar belum ada anggaran lagi. Mudah-mudahan secepatnya bisa cair setelah APBD Perubahan disahkan,” ucapnya.
Kepala Bagian Keuangan Setwan Kaltim, Hasto Darmono menjelaskan, setelah APBD Perubahan Kaltim disahkan pada akhir September 2018 lalu, anggaran tidak langsung dialokasikan untuk kegiatan dewan. Dibutuhkan sekira dua pekan untuk dilakukan pengecekan ulang atau evaluasi bersama lintas dinas.
“Anggarannya kemungkinan besar tidak berubah. Hanya saja belum bisa langsung dicairkan. Masih ada perbaikan-perbaikan,” tuturnya.
Diwartakan, mencuat informasi bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Setwan sebesar Rp 10 miliar. Belakangan setelah beberapa kali dilakukan rapat lanjutan, akhirnya disepakati anggaran senilai Rp 34.863.236.000.
Hasto mengatakan, sejatinya anggaran tersebut disesuaikan dengan kegiatan di DPRD Kaltim. Setidaknya terdapat lima program yang akan dilaksanakan pada akhir tahun.
Antara lain program adminstrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran. Kemudian program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat.
“Ini sebenarnya hanya perubahan dari program APBD 2018. Cuma ada yang kami tambahkan seperti kegiatan reses. Sebelumnya hanya dua kali. Sekarang kami tambahkan sekali. Jadi nanti ada tiga kali reses,” ungkap Hasto. (*/um)
