SANGATTA – Kendaraan plat luar milik perusahaan yang beroperasi di Kaltim, khususnya Kutim, mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Salahsatunya Bapenda Kaltim. Bapenda Kaltim, memprotes plat luar yang beroperasi di Kutim.
Masudi Arta, Kepala UPTD Bapenda Provinsi Wilayah Kutim menuturkan, keberadaan plat luar daerah cukup “merugikan” Kutim. Pasalnya, semua pajak dibayarkan ke pusat. Seharusnya, pajak tersebut dibayarkan ke daerah di mana perusahaan tersebut beroperasi.
“Memang boleh saja. Karena kita negara kesatuan. Kami tak boleh paksa. Tetapi kalau bisa bayar di daerah. Karena akan menambah pendapatan daerah,” ujar Masudi.
Untuk Kaltim sendiri, hanya satu perusahaan yang sudah mewajibkan kendaraan plat KT. Yakni PT. Kadeko. Mereka tak diperkenankan menggunakan plat luar daerah.
“Apalagi Pemprov berikan kebijakan kebebasan balik nama. Sampai Desember 2018. Sehingga bisa kontribusi ke Kutim,” katanya.
Warga Kutim, jauh sebelumnya menuntut semua perusahaan agar mengubah plat luar menjadi plat daerah. Pasalnya, semua perusahaan di Kutim, kendaraannya menggunakan plat luar. Padahal, beroperasi di Kutim.
Tentu saja hal itu merugikan Kutim. Karena, mereka melintasi jalan daerah setiap harinya. Namun, membayar pajak ke luar daerah. (dy)
