SAMARINDA-Konsultasi publik rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diadakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Rabu (31/10) kemarin, dihujani interupsi dari peserta kegiatan yang diadakan di kantor gubernuran tersebut.
Kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat (LSM), praktisi, dan akademisi itu awalnya berjalan dengan khidmat.
Memasuki babak pertanyaan dari undangan, sebagian besar ingin menyampaikan pendapat dan saran. Moderator yang memimpin jalannya konsultasi publik tersebut terlihat kewalahan menentukan peserta yang akan diberikan kesempatan.
Meski diwarnai beragam masukan dan kritik, pada pukul 13.30 Wita, kegiatan yang bertujuan menjaring pendapat publik untuk memperkaya isi dokumen RPJMD Kaltim 2018-2023 itu dapat diselesaikan.
Kepala Bappeda Kaltim, Zairin Zain mengungkapkan, terdapat beragam isu strategis yang akan ditekankan dalam dokumen RPJMD tersebut. Antara lain pengembangan sumber daya manusia melalui beasiswa, kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, lingkungan, hilirisasi industri ekstraktif, dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan daerah.
“Ini menjadi isu strategis yang akan kita bahas dalam RPJMD. Kami berharap ada masukan yang memadai lewat konsultasi publik ini,” harapnya.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang mengatakan, dilihat dari segi konsep, visi dan misi ekonomi berkelanjutan serta Kaltim berdaulat yang diusung Isran Noor dan Hadi Mulyadi, dapat menjadi solusi bagi pembangunan Benua Etam.
Syaratnya, harus didukung rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang tidak menopang industri ekstratif. Kenyataannya, visi dan misi gubernur serta wakil gubernur yang akan dituangkan dalam RPJMD tidak menjelaskan secara detail arah keberlanjutan ekonomi itu.
Imbas pembangunan yang ditopang industri yang tidak berkelanjutan dapat dirasakan saat ini. Masa depan pertanian sangat suram. Pertambangan batu bara telah menerobos sebagian besar lahan yang mestinya menopang swasembada di bidang pertanian.
“Laju konversi lahan pertanian sangat tinggi. Dalam beberapa tahun ke depan, ada ribuan kepala rumah tangga yang tidak lagi bisa menjadi petani. Hal itu bisa terjadi jika tidak didukung tata ruang yang berpihak pada petani,” imbuhnya.
Pengamat hukum dan lingkungan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Rustam menambahkan, misi hilirisasi industri pertambangan dan perkebunan sawit belum tertuang secara detail dalam rancangan RPJMD Kaltim.
“Coba diperhatikan dalam sasaran dan indikator RPJMD itu. Tidak ada kata-kata hilirisasi yang menjadi prioritas daerah. Enggak ada target. Sehingga kita tidak melihat keinginan hilirasasi itu akan dimaksimalkan,” jelasnya.
Padahal, hilirisasi sangat diperlukan. Dia mengaku, sebagai konsumen terbesar dalam bidang industri, hilirisasi akan berhadapan dengan kepentingan sejumlah perusahaan yang telah menikmati keuntungan selama puluhan tahun di Kaltim.
“Kaltim yang menggunakan hasil hilirasasi dari perusahaan besar itu. Padahal bahannya diambil di daerah kita. Kaltim ini pasar yang sangat besar,” ungkapnya. (*/um)
