BONTANG – Pesisir menjadi salah satu kawasan yang rawan terhadap musibah kebakaran. Pasalnya bangunan rumah yang didominasi kayu, ditambah sempitnya akses jalan untuk masuknya mobil pemadam, menyebabkan di daerah ini dikategorikan rawan. Sehingga apabila terjadi musibah kebakaran, petugas maupun warga harus bekerja lebih ekstra memadamkan api.
Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Bontang, Maksi Dwiyanto mengungkap, untuk meminimalisasi hal tersebut, selain tersedianya motor tangki, juga harus terdapat fasilitas hidran. Sehingga, ketika terjadi kebakaran di wilayah pesisir, hidran bisa langsung difungsikan untuk mengantisipasi keterbatasan petugas pemadam kabakaran dalam melakukan penyemprotan akibat akses yang sulit dijangkau.
“Ke depan akan kami lengkapi secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya kepada Bontang Post belum lama ini.
Untuk di 2019 sendiri, kata Maksi, kawasan pesisir yang bakal dilengkapi hidran terlebih dahulu adalah Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan. Hal ini karena tahun depan di Selambai akan dilakukan perbaikan infranstruktur dan pengentasan kekumuhan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Yang merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Namun untuk hidran ini tidak dianggarkan melalui program tersebut, melainkan melalui dana APBD. “Awalnya dianggarkan melalui APBN. Namun ternyata tidak termasuk di dalamnya. Sehingga harus kami anggarkan melalui APBD,” terangnya.
Selain hidran, nantinya Pemkot juga akan melengkapi fasilitas lainnya yang tidak masuk dalam APBN. Seperti pembangunan dermaga apung, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hingga tiang lampu.
“SDM (Sumber Daya Manusia, Red.) di sana juga harus dibentuk. Tujuannya agar bisa mengoperasikan hidran tersebut ketika sudah tersedia,” tuturnya. Selain Kampung Selambai, sambung Maksi, daerah pesisir yang juga menjadi prioritas pemasangan hidran seperti di Berbas Pantai, Bontang Kuala, dan wilayah pesisir lainnya. (bbg)
