BONTANG –DPRD Bontang mempertanyakan rendahnya anggaran bantuan keuangan (bankeu) di 2019. Bahkan saking sedikitnya, dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, Bontang menduduki peringkat paling bawah. (selengkapnya lihat grafis)
Dewan mempertanyakan, mengapa dua tahun berturut-turut Bontang selalu mendapatkan bankeu yang terbilang sedikit. Tahun ini, Bontang dapat Rp 5,7 miliar dari Pemprov Kaltim. Padahal, saat itu usulannya mencapai Rp 298,4 miliar. Sementara untuk tahun depan, bankeu untuk Bontang sejumlah Rp 10 miliar. Jumlah ini jauh dibandingkan dengan Kabupaten Mahakam Ulu, totalnya mencapai Rp 41 miliaran.
Ketua DPRD Nursalam kecewa dengan keputusan yang tertuang pada surat Pemprov Kaltim nomor 978/5767/2217-III/BPKAD ini. Padahal usulan dari Pemkot Bontang mencapai Rp 135 miliar.
Kata pria yang karib disapa Salam ini, Pemkot Bontang telah menyalurkan bantuan untuk guru SMA swasta sederajat sejumlah Rp 5 miliar. “Berarti hanya Rp 5 miliar saja yang diperoleh Pemkot Bontang,” katanya, Senin (17/12) kemarin.
Sebenarnya kata dia, usulan bantuan untuk pos infrastruktur saja mencapai Rp 30 miliar. Secara otomatis program untuk penanganan banjir pun mustahil dilakukan melalui bankeu.
Sorotan Salam pun mengarah kepada anggota DPRD Kaltim yang berasal dari Bontang. Politikus Golkar ini menilai daya juang mereka untuk membangun Kota Bontang sangat kurang. Ia meminta ke depan agar masyarakat cerdas dalam memilih wakil DPRD Kaltim.
“Faktanya hanya Rp 5 miliar saja. Ini bukan salah Pemprov Kaltim, tetapi mengapa anggota DPRD Kaltim dari Bontang diam saja,” keluhnya.
Pria yang menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD ini berujar tidak bisa mengandalkan dana CSR dari Badak LNG dan PT Pupuk Kaltim saja. Bontang masih membutuhkan asupan bantuan terutama infrastruktur dari pemprov. “CSR kedua perusahaan itu hanya kecil saja,” pungkasnya. (ak)
Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota se-Kaltim
No Kabupaten/Kota Jumlah Bankeu
2018 2019
- Kabupaten Paser Rp 119,3 miliar Rp 326,6 miliar
- Kota Samarinda Rp 153,9 miliar Rp 316,5 miliar
- Kabupaten Berau Rp 35 miliar Rp 168,5 miliar
- Kabupaten Kutai Barat Rp 46,3 miliar Rp 112 miliar
- Kab Penajam Paser Utara Rp 51,2 miliar Rp 99,1 miliar
- Kabupaten Kutai Timur Rp 72,8 miliar Rp 96,2 miliar
- Kab Kutai Kartanegara Rp 18,1 miliar Rp 92,6 miliar
- Kota Balikpapan Rp 37,8 miliar Rp 92,3 miliar
- Kab Mahakam Ulu Rp 9,8 miliar Rp 41,3 miliar
- Kota Bontang Rp 5,7 miliar Rp 10 miliar
Jumlah Rp 550,3 miliar Rp 1,355 triliun
