JAKARTA – Jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun ini mencapai 17,9 juta siswa. Jumah tersebut menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, 5 juta siswa diantaranya merupakan usulan dari Kemendikbud.
”Penerima KIP adalah dari keluarga penerima PKH (Program Keluarga Harapan, Red) atau sejenisnya. Yang itu bersumber dari data terpadu Kemensos,” ujar Muhadjir. Data tersebut dipadukan dari data siswa miskin milik Kemendikbud. Muhajir mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemadanan BDT dengan data milik Kemendikbud.
”Data dari Kemensos kita cocokan lagi. Betul-betul di sekolah tidak,” ucapnya. Muhadjir menjelaskan bahwa mereka yang menerima KIP harus terdaftar di sekolah. Sebelumnya Muhadjir mengatakan, sepanjang 2015 sampai dengan 2018 bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) telah memperluas akses pada pendidikan. Program itu juga diklaim dapat membantu anak-anak terus mendapatkan pendidikan, baik formal maupun nonformal. ”Total anggaran yang telah kita salurkan sebesar 35,7 triliun,” ujarnya.
Dua tahun terakhir, Kemendikbud berfokus pada mekanisme penyaluran dana manfaat PIP. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menuturkan, sebanyak 70 persen penerima PIP telah menggunakan kartu PIP model baru yang juga berfungsi sebagai ATM. ”Sehingga peserta didik bisa mengambil uangnya setiap saat. Dan bisa mengambil sesuai kebutuhan,” tuturnya.
Untuk semakin memudahkan penerima PIP dalam menerima manfaat bantuan pendidikan. Kemendikbud juga telah bekerja sama dengan bank-bank penyalur agar memfasilitasi koperasi sekolah dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor atau Laku Pandai.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menambahkan data dari BDT yangg ada di sekolah sebanyak 13,5 juta siswa. Sisanya siswa miskin usulan sekolah. ”900 ribu diantaranya siswa yatim/piatu,” katanya kemarin.
Kemendikbud mengklaim empat tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan IPM dari 68,9 di tahun 2014, menjadi 70,81 di tahun 2017. Harapan lama sekolah di semua jenjang semakin meningkat dan kesenjangan dalam penyediaan akses pada layanan pendidikan antar-wilayah juga semakin menurun. Jumlah anak yang putus sekolah di jenjang pendidikan dasar berkurang signifikan. Dari 60.066 di tahun 2015/2016 menjadi 32.127 di tahun 2017/2018. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,73 tahun (2014) menjadi 8,10 tahun (2017). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,39 tahun (2014) menjadi 12,85 tahun (2017). (lyn/jpg)
