PEMBANGUNAN kilang di Bontang turut menjadi bahasan dalam kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bontang, Ignasius Jonan di Bontang, Sabtu (16/2/2019). Jonan menyatakan proyek kilang ini dipastikan pembangunannya dan saat ini tengah berproses.
Hal ini menjawab pertanyaan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Kata Jonan, pembangunan kilang ini telah direncanakan. Namun membutuhkan waktu dalam merealisasikannya. “Tadi Bu Wali tanya, jadi tidak bangun kilang Bontang? Saya jawab jadi. Sabar saja sebentar Bu,” imbuhnya.
Pun demikian, selain kilang Bontang, Jonan menyebut juga akan ada pengembangan dari Kilang Balikpapan. Dia mengaku sudah melihat konstruksinya yang telah berprogres. Kata Jonan, dari kilang ini nanti bisa memunculkan turunan berupa industri petrokimia. Yang bisa menghasilkan berbagai macam produk.
Dijelaskan, pembangunan kilang di Bontang dan juga pengembangan kilang di Balikpapan merupakan upaya pemerintah untuk memajukan Kaltim selaku daerah penghasil. Jonan menyebut, Presiden RI Joko Widodo telah menekankan agar dalam pengelolaan sumber daya ini diusahakan di daerah asalnya.
“Jangan dikirim di daerah lain. Karena (kalau dikelola) di sini (Kaltim, Red.), menciptakan lapangan pekerjaan,” sebut Jonan.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung keberadaan dan masa train Badak LNG. Lantaran dari delapan train yang dimiliki, hanya tiga train saja yang saat ini masih dipakai produksi. Kata Jonan, lima train lainnya akan kembali diaktifkan apabila proyek Indonesia Deepwater Development di Selat Makassar mulai produksi.
“Kalau itu (Indonesia Deepwater Development, Red.) produksi, saya kira delapan train akan kembali lagi (beroperasi) di Badak LNG seperti terdahulu itu,” sambungnya.
Untuk itu Jonan berharap Pemprov Kaltim dan Pemkot Bontang, serta DPRD bisa mendukung program ESDM yang direncanakan pemerintah pusat untuk daerah. Karena menurutnya, suatu program tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kerja sama yang baik. Antara tiga unsur penting meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD.
“Kalau ketiga ini enggak kompak, nanti implementasinya juga susah. Jadi harus ada dukungan. Misalnya di provinsi lain, ada program SPBU satu harga. Tapi untuk mendapatkan izin saja susahnya setengah mati. Saya jadi bingung. Tapi kalau di Bontang enggak (pemerintahnya kooperatif, Red.),” tegas Jonan. (luk)
