BONTANG – Komisi I DPRD Bontang menyoroti dugaan titipan penerimaan pegawai honerer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang melibatkan oknum dewan. Angka honorer akhir-akhir ini dianggap membludak.
Anggota Komisi I, Setiyoko Waluyo tak menampik jika hal itu bisa terjadi. Bahkan dirinya mengaku memiliki bukti. Namun bukti tersebut tidak ditunjukkan saat awak media mewawancarainya.
“Saya punya bukti. Ya mungkin orangnya yang lebih dekat dengan kepala daerah,” katanya, Selasa (2/4/2019)
Lanjut Setiyoko, hal seperti ini tidak semestinya dipolitisir. Sebab membawa atas nama dewan. Dia pun meminta agar perekrutan sesuai dengan asas keadilan. Artinya, harus benar-benar melalui mekanisme yang berlaku.
Untuk memperoleh data pegawai honorer yang dimaksud membludak tersebut, Bontangpost.id melakukan konfirmasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan SDM, Sunarya mengatakan dirinya tak memiliki data tersebut dan bukan wewenangnya untuk menjawab persoalan ini.
“Bukan di kami, tapi di SKPD-nya,” singkat pria ramah senyum itu kepada Bontangpost.id saat ditemui di ruang kerjanya.
Kabar ini berembus dari Forum Honorer Bontang saat mengikuti rapat bersama Komisi I dan BKPSDM terkait mekanisme pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (mam)
