JAKARTA – Perburuan pemondokan atau hotel untuk akomodasi jamaah haji di Makkah sudah hampir rampung. Pembantu Staf Teknis Urusan Haji (STUH) Amin Handoyo menuturkan, proses saat ini sudah memasuki tahap kontrak. Bahkan untuk akomodasi di Makkah tim sudah mendapatkan 158 unit hotel dengan kapasitas mencapai 98 persen dari total kebutuhan.
Amin mengatakan total kebutuhan akomodasi hotel di Makkah mencapai 207.577 orang (pax). Dengan perinciannya sebanyak 204 ribu untuk jamaah, 2.555 untuk petugas kloter, dan 1.022 untuk selisih penempatan jamaah laki-laki dan perempuan. ’’Untuk pengadaan layanan akomodasi di Makkah, sampai saat ini sudah 98 persen. Ada 158 hotel yang akan disewa,’’ katanya kemarin (9/4).
Sementara itu untuk wilayah kerja Madinah, saat ini proses pengadaan akomodasi sudah mencapai 75 persen dari kebutuhan. Dia menjelaskan layanan akomodasi hotel di Madinah ada yang menggunakan sistem sewa satu musim haji penuh dan setengah musim. Catatan Kemenag menyebutkan sebanyak 50 hotel di Madinah akan disewa dengan sistem sewa semusim penuh. Kemduian ada tujuh unit hotel yang disewa setengah musim.
Amin menjelaskan jumlah sewa semusim penuh untuk hotel di Madinah tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Dia menuturkan tahun lalu hotel yang disewa semusim penuh hanya separuh atau sekitar 53 persen. Sisanya sebanyak 47 persen hotel di Madinah disewa dengan sistem blocking time.
Sistem sewa hotel semusim penuh di Madinah memudahkan jamaah. Sebab sudah ada kepastian tempat tidur atau kamar yang bakal dihuni. Berbeda dengan sistem blocking time. Dimana sewanya disesuaikan dengan kedatangan jamaah saja. Ada kalanya ketika jamaah Indonesia datang, kamar hotelnya belum siap karena masih diisi jamaah dari negara lainnya.
Dalam proses pengadaan hotel atau akomodasi tersebut, Kemenag juga menerapkan pakta integritas kepada setiap pengelola atau pemilik hotel. Salah satu klausulnya adalah pemilik hotel tidak memberikan imbalan atau kick back apapun kepada tim penyedia layanan akomodasi dan staf teknis urusan haji. “Pakta integritas ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan pemerintahan yang clean dan clear,” tegasnya. (wan/jpg)
